Guru Besar UGM Sebut Revisi UU KPK Akan Datangkan Investor Yang Cendrung Menikmati Korupsi di Indonesia

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto, salah satu guru besar yang tergabung dalam penolak revisi UU KPK tak sependapat soal argumen yang menyebut datangnya investasi seiring dengan UU KPK yang baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019.

“Pertanyaannya adalah pada iklim yang tidak menuju zero tolerance to corruption maka investor atau korporasi yang akan datang ke Indonesia menjadi bahaya. Investor global yang dengan tata kelola baik, peduli dengan sustainable development, peduli pada perlindungan HAM, ekosistem, peduli pada keberadaan masyarakat itu pasti tidak akan masuk ke Indonesia,” papar Sigit dalam sebuah diskusi daring, Minggu (2/5).

Berita Lainnya

Menurut Sigit, dengan revisi UU KPK yang baru, yang akan masuk ke Indonesia justru investor yang bisa memanfaatkan kelemahan KPK dan cenderung menikmati korupsi di Indonesia.

“Yang masuk ke Indonesia adalah investor-investor korporasi yang bisa bermain dan menikmati iklim korupsi kolusi dan pola pola ekstraksi pada SDA yang dilakukan secara masif di negara, itu,” papar Sigit.

“Sehingga jangka pendek jangka panjang yang rugi adalah bangsa dan negara kita. Kita akan mewariskan negara ini bangsa ini dalam suasana yang tidak selayaknya dalam komunitas global,” sambung Sigit.

Lebih lanjut, ia bahkan menyebut jika revisi UU KPK ditolak oleh MK, maka Indonesia seperti kembali ke orde baru.

“Saya kira begini kalau memang UU yang baru No 19/2019 itu dilanjutkan, kita akan kembali ketika kita belum punya KPK dan UU versi tahun 2002. Bahkan mungkin saya khawatir kembali seperti masa-masa orde baru,” tandas Sigit.

Seperti diketahui, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, Mantan Wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang mengajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi sejak lebih dari setahun lalu.

Permohonan itu teregistrasi dengan nomor 1927-0/PAN.MK/XI/2019 itu mengatasnamakan Tim Advokasi UU KPK. Namun hingga kini, MK belum memutus perkara tersebut. [fed]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *