Pemerintahan

Hadapi Ancaman Pencabutan GSP, Pemerintah Akan Tingkatkan Komunikasi Dengan AS

Menperin Airlangga Hartarto didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait rencana negara tersebut sebagaimana disampaikan Presiden Donald Trump untuk mengkaji pemberian bebas bea masuk karena kebijakan Generalized System of Preferences (GSP) yang dinilai menjadikan defisit perdagangan negara tersebut dengan Indonesia.

“Komunikasi akan terus berjalan dengan Pemerintah AS, pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang masih dalam lingkup GSP,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai rapat terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7) siang.

Menperin menegaskan, sebetulnya bagi AS, Indonesia ranking ke-17, dan juga dari segi impor dan ekspor tentunya ini bukan sesuai yang menjadi ancaman besar terhadap Indonesia. Karena itu, pemerintah masih berupaya melakukan komunikasi dan melakukan pembicaraan.

Namun ditegaskan Menperin, bahwa sesuatu yang biasa GSP direview, karena semua negara yang memperoleh GSP akan direview. Hanya saja Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara yang dilakukan review pada tahun ini rencananya.

“Ini kita akan melakukan kajian tetapi tentu prioritasnya misalnya kelapa sawit itu kita prioritaskan. Kemudian industri tekstil harmonisasinya, negosiasinya, early harvest-nya itu juga untuk perlu ditingkatkan. Kemudian juga sektor lain misalnya otomotif. Itu kan kita lihat pembicaraan dengan Vietnam, itu tentu akan menjadi prioritas. Jadi ada beberapa prioritas yang akan dibahas,” jelas Airlangga.

Pemerintah sendiri, lanjut Menperin Airlangga Hartarto, sudah membahas beberapa yang menjadi pekerjaan rumah, dan mengantisipasinya dalam bentuk regulasi yang diharapkan akan membuat investasi jauh lebih menarik.

“Jadi beberapa barrier itu sedang dibahas untu bisa dibuatkan egulasinya, karena beberapa barrier itu terkait dengan peraturan yang sudah dkeluarkan mungkin sebelum masa Presien Jokowi. Jadi sedang direview,” ungkap Airlangga.

Timbulkan Ketidakpastian

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang mendampingi Menperin Airlangga Hartarto mengakui, rencana pengkajian bebas bea masuk yang terangkum dalam kebijakan GSP oleh Pemerintah AS akan berdampak pada investasi, terutama melalui jalur sentimen dan kepercayaan.

“Jadi tentunya perang dagang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dan tentunya dunia usaha dan kalangan investasi itu paling sensitif, paling peka terhadap ketidakpastian,” terang Kepala BKPM.

Oleh karena itu, lanjut Thomas Lembong, pemerintah harus menyiapkan insentif-insentif tambahan untuk menanggapi dan menanggulangi dampak kepada sentimen investor.

Kepala BKPM berterima kasih kepada Menperin, karena yang sekarang mungkin agak harus menjadi fokus itu adalah mega proyek di bidang industri.

Ia menyebutkan, yang terkena langsung dampak pengkajian GS itu pada dua atau tiga faktor sekaligus. Pertama, di industri hulu, itu proyek investasi cenderung sudah besar. Jadi sekali langsung dapat langsung puluhan triliun.

Kedua, di hulu industri ini banyak sekali proyek yang berorientasi ekspor sehingga bisa mengurangi impor.  “Jadi contoh yang tentunya saudara-saudara sangat kenal itu smelter. Itu sudah sangat-sangat sukses berkat keberhasilan Pak Menperin dan pemerintah, sudah puluhan triliun dan sebentar lagi ratusan triliun rupiah investasi masuk ke situ, mengangkat Indonesia menjadi Top 3 di dunia,” ujar Thomas Lembong.

Kepala BKPM itu menambahkan, bahwa dalam ratas tadi, Menperin sudah mengangkat beberapa megaproyek di petrokimia, sementara dari total kebutuhan petrokimia dan plastik kita, yang masih lebih dari separuh itu impor.

“Jadi kalau kita bisa mempercepat realisasi investasi di mega proyek di petrokomia, ya kan kena tiga-tiganya. Investasi masuk, arus modal masuk, dunia ekspor bisa meningkat, impor bisa dikurangi demi menjaga kestabilan atau kewajaran daripada neraca dagang,” terang Thomas Lembong. (DNA/RAH/ES)

 

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close