Kritik Masyarakat Dicuekin Pansel Capim KPK

Harapan Publik Kini Ada Di Tangan Jokowi

  • Whatsapp
Pansel Capim KPK

INDOPOLITIKA- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebutkan harapan terakhir publik agar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) periode 2019-2023 lebih baik, kini ada di tangan Presiden Jokowi.

Pasalnya, 20 nama capim KPK yang telah menjalani serangkaian tes dari panitia seleksi (pansel) nantinya akan dipilih lagi sebanyak 10 orang oleh pansel capim KPK. Selanjutnya 10 orang terpilih itu akan disampaikan oleh pansel kepada Jokowi hari ini.

Baca Juga:

Ke-10 orang capim KPK yang diserahkan kepada Jokowi itu nantinya akan menjalani fit and proper test di DPR. Dari hasil fit and proper test, hanya akan ada lima orang saja yang terpilih sebagai komisioner KPK periode 2019-2023.

“Jadi kunci terakhir dari proses rekutmen capim ada di Presiden Jokowi. Beliau yang menunjuk pansel melakukan seleksi itu dan bertanggung jawab atas hasil seleksi. Ini bisa digunakan, diproses, atau tidak. Jadi masih ada ruang mempertimbangkan nama-nama yang nantinya masuk ke DPR. Karenanya harapan publik hanya sampai di Jokowi. Jika sudah maju ke DPR, semua serba pragmatis,” ujar Lucius dalam diskusi Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Menurut Lucius, beragam penilaian publik terhadap 20 orang nama capim KPK jika tidak direspons pansel, maka tugas Jokowi-lah yang memastikan suara publik terakomodasi.

Salah satu suara publik yang dimaksud adalah yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai pansel tidak selektif karena ada beberapa capim yang memiliki rekam jejak buruk masih lolos seleksi.

“Jika Jokowi masih konsisten dengan apa yang jadi penilaiannya, yakni (capim) yang cukup berintegritas, maka dia harus memastikan nama-nama yang akhirnya dibawa ke DPR bukan nama-nama yang jadi pusat kritikan publik, khususnya dari Polri dan Kejaksaan,” kata dia.

Terlebih, kata dia, alasan berdirinya KPK juga dikarenakan kedua lembaga tersebut dinilai tak mumpuni dalam melakukan pemberantasan korupsi.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *