INDOPOLITIKA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggap berperan dalam menurunnya harga beras di pasar internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur, Serang, Banten, pada Jumat (10/1/2025).
“Menurut izin Pak Menko Pangan, kebijakan yang kami terapkan turut berkontribusi pada penurunan harga beras global. Setelah Pak Menko mengumumkan bahwa kita menghentikan impor empat komoditas pangan, termasuk beras, harga beras dari beberapa negara turun,” ujar Arief.
“Dari semula USD 640 per metrik ton, turun menjadi USD 590, dan kini berada di kisaran USD 490. Saat ini, harga sudah mendekati USD 400-an. Ini adalah pencapaian luar biasa dari kebijakan kita,” tambahnya.
Dia menambahkan bahwa meskipun harga beras internasional turun, harga beras untuk petani Indonesia justru disesuaikan lebih baik, terutama menjelang panen raya tahun ini.
“Sekali lagi, terima kasih atas kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani Indonesia,” tambahnya.
Kesejahteraan petani padi terlihat dari perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). Pada Februari 2024, NTPP tercatat di angka 120,30, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terkendalinya inflasi di 2024 juga dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil dibandingkan dua tahun sebelumnya.
“Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem pangan yang ideal. Di sisi hulu, petani harus tetap berproduksi dan mendapatkan harga yang baik, sementara di sisi hilir, inflasi harus tetap terkendali.
Jika kondisi ini tercapai, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog adalah memastikan penyerapan beras berjalan lancar. Jadi, panen gabah petani harus terserap dengan baik, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Arief.
Menko Pangan, Zulhas, juga menekankan pentingnya panen raya mendatang sebagai momentum strategis untuk memperkuat stok beras nasional.
“Luas lahan sawah kita sekitar 7,4 juta hektare, meskipun ada perubahan alih fungsi lahan. Kami meminta pemerintah daerah untuk benar-benar menjaga agar lahan sawah tidak beralih fungsi. Khususnya bagi lahan yang sudah memiliki sistem irigasi yang baik,” katanya.
“Kami meminta masyarakat untuk mengawasi dengan ketat agar tidak ada alih fungsi lahan pertanian, terutama sawah,” pungkas Zulhas.(Hny)
Tinggalkan Balasan