“Hati-hati, Anggaran Pansus Banjir DKI Bisa Jadi Temuan BPK”

  • Whatsapp
Abdurrahman Suhaimi

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menilai pembentukan panitia khusus (pansus) banjir cacat prosedur. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, pembentukan Pansus Banjir tidak masuk dalam agenda yang telah disepakati Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI.

Menurut Suhaimi, berdasarkan rapat Bamus pada Selasa (24/2/2020) lalu, dengan nomor surat 199/-073.6 hanya berisikan dua agenda saja, diantaranya Jadwal Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan dan Jadwal Penyebarluasan Sosialiasi Peraturan Daerah di bulan Maret 2020. 

Berita Lainnya

“Jadi jangan sampai nanti ada penambahan-penambahan di luar yang sudah disepakati itu,” kata Suhaimi Senin (9/3/2020). 

Suhaimi mengklaim soal Pansus Banjir tak pernah dibahas di tingkat pimpinan DPRD. Karenanya ia mengaku kaget ketika mengetahui Pansus Banjir sudah dibentuk.Suhaimi berpandangan sebenarnya pembentukan Pansus tak masalah asalkan tertib secara administrasi. Karena Pansus Banjir akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. 

“Kan pansus ada anggarannya. bagaimana dimunculkan anggaran pansus padahal tidak ada di surat resminya di Bamus? Itu bisa jadi masalah menurut saya apabila ada pemeriksaan BPK,” pungkas Suhaimi.[ab]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *