Heran, Presiden Kok Tunggu Didemo Dulu, Baru Tunda Pengesahan RKUHP

  • Whatsapp
Mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR menolak pengesahan RUU KPK dan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan

INDOPOLITIKA- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana heran melihat langkah politik yang diambil Presiden Jokowi dalam memutuskan penundaan pengesahan RUU KUHP.

Seharusnya, menurut dia, Presiden Jokowi tak hanya menunda pengesahannya, tapi seharusnya justru secara langsung menolaknya sejak awal.

Baca Juga:

“Jadi enggak perlu nunggu demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat luas dulu,” kata Arif kepada Indopolitika.com saat dihubungi, Sabtu (21/9/2019).

Arif menilai, sejak awal prosedur dan substansi RUU KUHP mengancam kehidupan demokrasi. Tak hanya itu, RUU KUHP juga mengkorupsi amanat reformasi.

Selain itu, Arif juga menyoroti langkah Presiden Jokowi yang turut serta mengesahkan RUU KPK. Dia menilai, Presiden Jokowi telah mengingkari amanat reformasi dengan turut menyetujui UU KPK.

“Seharusnya revisi UU KPK dibatalkan juga karena telah membunuh harapan pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Presiden meminta beberapa menterinya untuk mendalami terlebih dulu sejumlah materi pasal dalam peraturan tersebut.

“Untuk itu saya perintahkan Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat.

Presiden menilai setidaknya ada sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang dan berharap pengesahan RUU KUHP itu dilakukan DPR pada periode 2019-2024.[sgh]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *