INDOPOLITIKA – China telah menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, setelah ketegangan antara kedua negara meningkat akibat pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang Taiwan.
Kedutaan Besar Tiongkok di Jepang pada tanggal 14 November mengkritik Tokyo karena baru-baru ini membuat “pernyataan yang sangat provokatif” mengenai masalah Taiwan, yang telah merusak suasana pertukaran antarmasyarakat.
“Situasi ini menimbulkan risiko signifikan terhadap keselamatan pribadi dan nyawa warga negara Tiongkok di Jepang,” tulis postingan tersebut dilansir dari AFP, Sabtu (15/11/2025).
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, kedutaan besar, dan konsulat Tiongkok di Jepang,”dengan sungguh-sungguh mengingatkan warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat.”
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pada 7 November bahwa jika terjadi serangan terhadap Taiwan, Tokyo dapat mengerahkan Pasukan Bela Diri jika konflik tersebut menimbulkan ancaman nyata bagi Jepang. Taiwan berjarak 100 kilometer dari pulau terdekat di Jepang.
Tiongkok bereaksi keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Takaichi dan memanggil duta besar Jepang untuk menyampaikan protesnya.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menggambarkan pernyataan Takaichi sebagai “sangat keliru dan sangat berbahaya”, “campur tangan yang sangat besar terhadap urusan dalam negeri Tiongkok, yang secara serius mengikis fondasi politik hubungan Tiongkok-Jepang, dan sangat melukai perasaan rakyat Tiongkok”.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta Tokyo untuk “segera memperbaiki diri” dan memperingatkan bahwa setiap intervensi militer Jepang di Selat Taiwan akan dianggap sebagai “tindakan provokasi” dan Tiongkok akan menanggapinya.
Sementara itu, Jepang juga mengumumkan telah memanggil duta besar Tiongkok terkait unggahan media sosial yang “tidak pantas”, yang kini telah dihapus.
Tiongkok selalu menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan siap menggunakan segala cara untuk menyatukan pulau itu.
Para pemimpin Tiongkok telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut kembali pulau itu, meskipun kebijakan umumnya tetap dialog dan penyatuan secara damai. (Red)
Tinggalkan Balasan