Hukum

Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronal Rofiandri mengatakan, salah satu pertimbangan Hakim adalah bahwa Budi Gunawan ketika disangka melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi tidak dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara atau penegak hukum.