Internasional

Hukuman Cambuk Pelaku Hubungan Sesama Jenis Malaysia Ditunda

Ilustrasi oleh Medcom

Malaysia: Pengadilan Agama Malaysia menunda hukuman cambuk atas dua perempuan yang ditangkap karena kasus hubungan seksual sesama jenis.
 
Aktivis berharap penundaan yang dilakukan dapat memberikan pengadilan waktu untuk mempertimbangkan penghentian hukuman cambuk tersebut.
 
Dua wanita yang berusia 22 dan 32 tahun ditangkap oleh petugas penegak hukum Islam pada April setelah mereka ditemukan di dalam mobil yang terparkir di negara bagian Terengganu Utara. Wilayah Terengganu dikenal sebagai yang paling konservatif di negara dengan mayoritas populasinya Muslim itu.
 
Mereka dibawa ke pengadilan agama dan mengaku telah melakukan pelanggaran hukum syariah yang melarang hubungan seksual antar sesama perempuan. Keduanya masing-masing divonis enam pukulan rotan serta denda sebesar 3.300 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp11,7 juta.
 
Kepala Pengadilan Terengganu Wan Abdul Malik Wan Sidek mengatakan, hukuman yang seharusnya dilaksanakan pada  Selasa, diundur ke tanggal 3 September karena 'alasan teknis'.
 
Dia tidak memberikan informasi rinci mengenai hal tersebut, tetapi surat kabar The Star mengutip ucapan petugas lain yang mengatakan bahwa karena beberapa lembaga akan terlibat dalam pelaksanaan hukuman, masalah teknis harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk saat ini kedua perempuan itu dibebaskan dari tahanan usai membayar jaminan.
 
Para anggota komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) Malaysia menghadapi tekanan yang besar di Malaysia. Mereka menjadi target penuduhan oleh pejabat setempat.
 
Pendiri kelompok hak asasi transgender Justice for Sisters, Thilaga Sulathireh berharap, penundaan itu dapat memberi para aktivis waktu untuk mencoba menghentikan hukuman agar dihentikan. Hukuman cambuk akan dilakukan secara tertutup.
 
"Saat ini, ada sedikit waktu untuk berbicara mengenai hal tersebut dan melihat apakah percakapan ini dapat menambah tekanan atau bisa mengubah pikiran orang-orang mengenai keputusan hukuman itu sendiri," kata Thilaga, seperti dikutip AFP, Selasa 28 Agustus 2018.
 
Malaysia menerapkan sistem hukum jalur ganda dan pengadilan agama dapat menangani masalah agama dan keluarga. Ini termasuk juga kasus-kasus seperti perzinahan. (Khalisha Firsada)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close