ICW Menilai Revisi UU KPK Langkah Jahat Terkonsolidasi

  • Whatsapp
Koordinator divisi korupsi-politik ICW, Donal Fariz

INDOPOLITIKA – Koordinator bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz melihat ada upaya secara sistematis untuk melemahkan KPK, terkait dengan Revisi UU KPK.

“Saya kira ada upaya melemahkan KPK. Mulai dari intimidasi, seleksi pimpinan KPK yang kontroversial, hingga upaya dadakan melakukan revisi UU KPK. Rangkaian upaya ini bisa dilihat sebagai langkah jahat yang terkonsolidasi untuk memperlemah KPK secara institusi,” ujar Donal saat di hubungi Indopolitika, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, upaya revisi kilat UU KPK pada akhir masa jabatan para wakil rakay tersebut, menegaskan DPR secara konsisten berupaya untuk mempreteli kewenangan KPK agar menjadi lemah. Sehingga KPK bisa dikendalikan secara politik.

“Kita berharap presiden menolak upaya revisi ini. Kita sekaligus meminta Presiden untuk konsisten menolak upaya revisi UU KPK yang bertujuan untuk melemahkan KPK sebagaimana yang pernah disampaikan 2017 lalu,” imbuhnya.

Rapat paripurna DPR pada Jumat (6/9) ini menyetujui usulan revisi dua UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan RUU Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Materi muatan revisi UU KPK tersebut meliputi perubahan status kepegawaian para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *