ICW Sebut Revisi UU KPK Bikin Pelaku Korupsi Lepas

  • Whatsapp
Gedung KPK

INDOPOLITIKA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengkritik Pasal 40 Ayat (1) dalam draf revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengatur soal kewenangan KPK dalam menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara (SP3).

Pasal 40 Ayat (1) dalam draf RUU KPK itu berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”.

Baca Juga:

Menurut Kurnia, pasal ini menunjukkan ketidakpahaman DPR akan hukum pidana. “Patut dicermati bahwa jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk masa kadaluwarsa penuntutan yakni dalam Pasal 78 Ayat (1) KUHP mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun,” kata Kurnia.

Kurnia menuturkan, seharusnya DPR paham bahwa setiap perkara korupsi memiliki kompleksitas dan persoalan yang berbeda-beda. Jika sebuah perkara korupsi dipandang rumit, penyidikan dan penuntutannya tentu membutuhkan waktu yang panjang. “Ini semata-mata agar bukti yang diperoleh kuat untuk membuktikan unsur pasal terpenuhi,” ujar dia.

Selain itu, Kurnia mengkritik Pasal 70 huruf c dalam draf RUU KPK. Pasal itu berbunyi, “Pada saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Kurnia, pasal ini membuka kesempatan pelaku tindak pidana korupsi lepas dari jeratan hukum. “Ini mengartikan perkara yang melebihi waktu 1 tahun maka harus dihentikan. Di sisi lain kita mengetahui bahwa saat ini KPK sedang menangani berbagai perkara dengan skala kerugian negara yang besar,” ungkap dia.

“Dapat dibayangkan, jika ini disahkan, para pelaku korupsi akan dengan sangat mudah untuk lepas dari jerat hukum,” sambung Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, semua fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9) siang.

Badan Legislasi bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, suatu kabar buruk jika DPR dan pemerintah benar-benar merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, ada sejumlah poin yang bakal diganti dan ditambahkan yang diprediksi bakal melemahkan KPK. Jika revisi dilakukan, menurut Bivitri, pemerintah seolah sedang membunuh KPK. “Kalau itu terjadi, pemerintahan yang sekarang seperti membunuh KPK. Karena KPK jadi nggak ada fungsinya lagi,” ucap Bivitri.

Bivitri mengatakan, sebenarnya, masih ada kesempatan supaya UU ini tidak direvisi. Kondisi demikian terjadi jika presiden tidak menerbitkan surat presiden untuk DPR supaya melakukan pembahasan revisi undang-undang.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *