Ikuti Saran Herman Deru, Jokowi Umumkan PPKM Level 4 Jawa Bali Berlaku Hingga 25 Juli

  • Whatsapp

 

 

Berita Lainnya

INDOPOLITIKA.COM – Sejak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diterapkan di dua wilayah, Jawa dan Bali, kini Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat. Istilah tersebut tak lagi dicantumkan dalam nomenklatur aturan terbaru, tetapi berganti nama menjadi PPKM Level 3-4.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Pergantian istilah tersebut setelah Herman Deru mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar istilah PPKM Darurat diubah. Hal ini didasari lantaran kata darurat akan membuat masyarakat khawatir.

“Izin pak presiden sekedar informasi, masyarakat ini agak sedikit takut mendengar kata PPKM darurat ini pak, mungkin istilahnya diganti saja dengan yang lain. Karena kalau bicara tentang darurat itu masyarakat menjadi khawatir,” kata Herman Deru saat mendengarkan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin secara virtual yang diikuti kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, kemarin.

Mendengar usulan tersebut, Presiden Jokowi langsung meresponnya dengan positif. Pihaknya juga mengaku telah sering membahas istilah tersebut dan banyak pihak yang memberikan masukan.

“Mengenai istilah PPKM Darurat juga sering sekali menjadi bahasan dan banyak masukan dari yang lain salah satunya pak Gubernur. Untuk itu kita akan ubah namanya menjadi PPKM level 1 sampai level 4, terimakasih sarannya pak gubernur,” ujar Jokowi.

Selain pergantian istilah PPKM Level 1-4, Jokowi juga mendengar dan mengikuti usulan HErman Deru terkait masa pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Jawa dan Bali. Stelah dilaksanakan PPKM darurat hingga 20 Juli 2021, Jokowi menyebut data menunjukan bahwa penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan. Jokowi mengaku pemerintah selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan. Pemerintah, menurutnya, juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM.

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan langsung secara langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) malam.

Pihaknya juga menyebut penerapan PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah mengambil keputusan tersebut meski sangat berat.

“Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit. Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19. Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” katanya.

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *