Eks Dirjen Otda: Indonesia “Keblinger” Memodifikasi Gaya Demokrasi Ala Amerika

  • Whatsapp
Mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan.

INDOPOLITIKA.COM- Penyeragaman model Pilkada langsung di Indonesia dianggap sebagai model demokrasi amburadul. Niat mengikuti pemilihan tingkat lokal di Amerika, Indonesia justru memodifikasinya dengan cara yang keliru. Sehingga terjadi ekses negatif yang begitu banyak.

Hal itu dikatakan mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan. Dia mengatakan, ada banyak perbedaan pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia dengan local election di Amerika. Di negeri itu, penyelenggaraan local election tidak diseragamkan. Padahal, Amerika merupakan negara benua yang seluruhnya daratan. Bahkan, metodenya beragam. Ada yang walikotanya diangkat oleh council, ada yang dipilih bahkan ada juga yang walikotanya dipilih oleh gubernur wilayah.

Muat Lebih

“Jadi, dia (Amerika) saja masih mengadopsi plural election. lokal election. Nah, kita (Indonesia) lebih gila daripada model demokrasi. Kita ambil saja, ngarang sendiri,” katanya kepada Indopolitika.com, Rabu (20/11/2019).

Padahal, di Amerika, penduduknya sudah sangat maju. Indeks demokrasinya bagus. Pendapatan masyarakatnya tinggi, latar belakang pendidikan minimal SMA. Tetapi local electionnya beragam jenis. Sementara, Indonesia yang kondisinya jauh dibanding Amerika mengadopsi sistem yang lebih rumit. Padahal, standar rata-rata sekolah warga paling tinggi SMP kelas 2.

“Bahkan, Adalagi nih isunya. Di negara maju local election itu hanya mono eksekutif. Yang dipilih itu cuma kepala daerahnya doang. Gubernurnya aja. Majornya aja. Nah di kita juga ngarang-ngarang lagi sendiri. Milih juga pakai wakil, berpasangan. Tau nggak akibatnya. Pecah kongsi. Iya kan,” ungkapnya.

Akibat ujicoba model pemilu di Indonesia itu, penyelenggara Pemilu kelimpungan. Banyak calon kepala daerah yang justru korupsi setelah menjabat. Dugaannya karena ingin mengembalikan modal kampanye. Belum lagi banyak penyelewengan dalam pelaksanaan pemilu. Saat ini, kata dia, momentum yang tepat bagi Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pilkada serentak.

“Oleh Karena itu, kita coba recovery, perbaikan. Penyempurnaan. Dan dalam membuat kebijakan publik tidak ada kebijakan yang sekali buat langsung cespleng. Jadi harus ada perbaikan dari waktu ke waktu,” ungkapnya, sembari mengatakan setuju wacana pilkada asimetris.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *