INDOPOLITIKA – Anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk tahun 2025 mengalami pemotongan signifikan akibat kebijakan penghematan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Awalnya, pagu anggaran Kemenperin dipatok sebesar Rp 2,5 triliun, namun setelah dilakukan efisiensi, jumlahnya berkurang menjadi hanya Rp 1,1 triliun.
Dampak dari pemotongan anggaran ini terasa langsung dalam penghematan operasional kementerian. Selain pengurangan biaya untuk air dan listrik, kini pejabat-pejabat di Kemenperin juga harus menerima kenyataan pemotongan tunjangan bensin.
“Yang kami efisiensikan adalah alokasi BBM untuk pejabat Eselon I dan II,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto saat diwawancarai di kantor Kemenperin pada Jumat, 7 Februari 2025.
Tunjangan bahan bakar minyak (BBM) kini tidak lagi diberikan kepada pejabat setara Eselon I, seperti Direktur Jenderal dan Staf Khusus Menteri, bahkan Eko sendiri sebagai Sekjen, serta Direktur di Eselon II.
Pemotongan anggaran juga berdampak pada berbagai aspek operasional di lingkungan Kemenperin, termasuk penghematan pada penggunaan listrik dan bahkan pengoperasian lift.
“Kami sudah menghitung bahwa setiap kali seseorang menekan tombol lift, biayanya mencapai Rp 2.000. Gedung ini menampung sekitar 2.500 orang, dan jika mereka menggunakan lift lebih dari sekali, biaya tersebut akan sangat signifikan,” jelas Eko.
Selain itu, Kemenperin juga menerapkan sistem bekerja dari mana saja (WFA) untuk beberapa pegawai sebagai langkah penghematan biaya listrik.
Eko mengungkapkan bahwa perangkat elektronik yang digunakan di luar kebutuhan langsung bekerja, seperti laptop, komputer, dan printer, membutuhkan sekitar 500 kilowatt untuk mendukung operasional gedung.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, Kemenperin berharap dapat menjaga kelancaran kegiatan operasional meskipun anggaran yang tersedia lebih terbatas. (Chk)
Tinggalkan Balasan