Pemerintahan

Indonesia adalah Rumah yang Harus Kita Jaga Bersama-Sama

MEDAN – Pancasila merupkan bentuk kesepakatan atau hasil kompromi politik dalam merumuskan filosofi dasar bernegara. Nahdlatul Ulama (NU) menyebutnya dengan mitsaq, dan Muhammadiyah menyebutnya dengan darul ‘ahdi. Bagi organisasi yang tidak mengakui Pancasila, maka ia tidak boleh hidup di Indonesia, karena ia telah menyalahi kesepakatan. Bagi Indonesia, dasar negara Pancasila sudah final, tidak bisa diganggu gugat. Indonesia adalah rumah yang harus kita jaga keutuhannya bersama-sama.

Demikian kesimpulan Seminar Nasional Kebangsaan ‘Relasi Islam, Negara, dan Pancasila’ yang diselenggarakan Yayasan ADAB dan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) pada Kamis, 6 Desember 2018 di Aula FISIP USU, Medan, Sumatera Utara.

Seminar yang diinisiasi Kartor Staf Presiden ini menghadirkan tiga pembicara yakni Guru Besar Emiritus Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, Ketua Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Rumadi Ahmad, dan Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP USU, Dr. Warjio.

Dalam perjalanan sejarah relasi Islam dan negara di Indonesia, memang ada partai yang memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara, yakni Masyumi dengan tokoh utamanya Muhammad Natsir yang ditentang keras oleh Sukarno. Kompromi politik antar tokoh-tokoh bangsa saat itu, meskipun masih menyisakan kekecewaan, merupakan fakta historis yang harus kita hormati sebagai bagian terpenting dari perjalanan sejarah terbentuknya republik.

Kesepakatan bentuk negara dan Pancasila sebagai dasar negara, menurut Munir Mulkhan, merupakan hasil ijtihad kolektif elite gerakan Islam yang terlibat dalam BPUPKI. Lebih lanjut, komisioner Komnas HAM (2007-2012) ini berpendapat bahwa relasi Islam, kebangsaan dan Pancasila bukan hanya teologis, melainkan juga historis, sosiologis, dan kultural. Teologis karena berbangsa dan bernegara bukan sekadar konstruksi sosial politik, tapi bertuhan dan praktik kesalehan. Historis, sosiologis, dan kultural karena warga negeri ini mayoritas memeluk agama Islam, selain bermasyarakat sebagai praktik berislam, berkesalehan masyarakat.

Lantas Islam yang bagaimana, yang sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia? Menurut Munir, Islam dengan syariah yang humanis menjadi bagian dari dialektika dialog kultural bertuhan, berbangsa, berkemanusiaan. Islam yang ramah, tidak marah-marah. Islam yang damai, yang tidak digunakan untuk memicu permusuhan.

Hal senada disampaikan Rumadi, bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang meniscayakan berbagai keragaman suku, bahasa, agama dan lain-lain. Dan, Pancasila, menurut Rumadi, melindungi keberagaman itu. Maka, menurut dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, jika ada organisasi yang tidak mengakui Pancasila ia layak dibubarkan. Hisbut Tahrir Indonesia layak dibubarkan karena menyalahi kompromi, mukhalafatul mitsaq, menyalahi perjanjian. Meskipun ada yang mengatakan Indonesia bukan negara ini, negara itu, tapi faktanya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila.

Bagaimana perjalanan sejarah Pancasila sebagai hasil kompromi politik dari tokoh-tokoh bangsa, tarutama antara tokoh-tokoh yang berideologi Islam dan yang berideologi nasionalis dalam merumuskan filosofi dasar dalam bernegara dipaparkan oleh Warjio. Secara khusus ia menyoroti peran partai Islam Masyumi dan tokoh-tokohnya yang terlibat perbedebatan dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam kenyataannya, menurut Warjio, polemik itu telah mengakibatkan bangsa Indonesia terpecah menjadi dua organisasi besar: pada satu pihak mereka yang mengajukan agar negara Indonesia itu didasarkan kebangsaan tanpa ada kaitan khusus pada ideologi keagamaan, sedangkan pada pihak lainnya mereka mengajukan Islam sebagai dasar negara.

Dalam kaitan penetapan ideologi apa yang akan digunakan, dua konsepsi diajukan. Oleh organisasi Islam dengan tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, kasman Singodimejo, dan Mohammad Hassan diajukan suatu konsepsi bahwa ideologi Islam perlu dijadikan ideologi negara, dengan alasan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sedangkan organisasi lainnya, yang tokoh-tokohnya seperti Sukarno dan Muhammad Hatta, mengajukan konsepsi bahwa ideologi negara itu harus terbebas dari agama, yang dalam Pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Sukarno mengajukan konsepsi ideologi negara yang disebutnya dengan Pancasila.

Dalam pandangan Sukarno, Pancasila merupakan refleksi dari warisan sosiohistoris Indonesia yang kemudian dijelaskannya dengan lima prisnsip moral. Kecuali dari golongan Islam, pidato ini mendapat sambutan yang luar biasa. “Pangajuan Pancasila oleh Sukarno merupakan awal konflik ideologi dengan Islam dalam sejarah perbuatan dasar negara di Indonesia,” tegas Warjio.

Dalam konteks kekinian, menurut Rumadi, dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik, untuk merekatkan kebersamaan, PBNU bisa menjadi jalan keluar. Apa itu PBNU? Pancasiula, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. “Disingkat PBNU untuk memudahkan saja,” kata Rumadi.

Tenaga Ahli Utama KSP, Abd Rohim Ghazali yang ikut hadir dalam seminar mengatakan bahwa apapun latar belakang suku, agama, dan golongan politik kita, harus lebur dalam Pancasila. “Pancasila menjadi melting point yang harus kita jaga keutuhannya,” tandas Rohim yang kemudian mengutip lirik lagu “Pancasila Rumah Kita” karya almarhum Franky Sahilatua.

“Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya.”abd3

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close