Internasional

Indonesia dan Belgia Ingin Tingkatkan Koordinasi DK PBB

Menlu Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menlu Belgia Didier Reynders di New York, AS, 28 September 2018. (Foto: Kemenlu RI)

New York: Indonesia dan Belgia adalah dua dari 10 negara yang terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Sebelumnya, kedua negara juga pernah bersama-sama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB dalam periode 2007-2008.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai koordinasi 10 negara ini perlu lebih ditingkatkan agar dapat bekerja secara optimal.

"Saya berbicara dengan Menlu Belgia mengenai meningkatkan koordinasi di kalangan Anggota Tidak Tetap DK PBB," sebut Menlu Retno di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat 28 September 2018.

Bersama Belgia, Menlu Retno menyebut sedang membuat semacam kerangka dokumen agar koordinasi antara 10 negara Anggota Tidak Tetap DK PBB menjadi lebih baik.

"Hal lain yang dibahas juga adalah mengenai mainstreaming dan strengthening multilateralisme," kata Menlu Retno.

Selain dengan Menlu Belgia Didier Reynders, Menlu Retno juga bertemu Utusan Khusus PBB untuk Urusan Myanmar Christine Schraner Burgener. Menlu Retno memaparkan posisi Indonesia mengenai isu Myanmar.

"Intinya Indonesia siap membantu agar misi dari Sekjen PBB kepada utusan khusus bisa dilakukan dengan baik," ujar Menlu Retno.

Baca: Menlu RI Tegaskan Repatriasi Rohingya Harus Segera Terlihat

Berbagai pertemuan lain juga dilakukan Menlu Retno, seperti dengan Tunisia, Nauru dan Komisaris Tinggi HAM. Dengan Tunisia, Menlu Retno membahas mengenai negosiasi perjanjian dagang dalam konteks Preferential Trade Agreement (PTA). 

Dengan Nauru, Menlu Retno membahas mengenai kerja sama yang lebih konstruktif antar kedua negara. Ia juga menyebut Nauru menghormati sepenuhnya kedaulatan Indonesia saat berbicara mengenai isu Papua. 

Sementara dengan Komisiaris Tinggi HAM Michelle Bachelet, Menlu Retno mengucapkan selamat atas terpilihnya mantan presiden Chile tersebut. Menlu Retno menegaskan Indonesia mendukung penuh misi Bachelet dalam urusan HAM di kancah global.

"Dalam menyikapi isu HAM, harus dilakukan dengan pendekatan berimbang. Saya sampaikan kepada beliau agar HAM ini tidak dijadikan sebagai isu politik," ungkap Menlu Retno.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close