Internasional

Indonesia Terus Dorong Proses Repatriasi Warga Rohingya di Myanmar

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Working Lunch on Rohingya Crisis tingkat Menteri Luar Negeri di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73, New York, Amerika Serikat (AS). dok.Kementerian Luar Negeri.

New York: Indonesia bersama masyarakat internasional terus mendorong proses repatriasi warga Rohingya di Myanmar. Pengawasan nota kesepahaman (MoU) antara Myanmar dan Bangladesh untuk pemulangan para warga etnis Rohingya juga terus dilakukan.

"Kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Rakhine State," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Working Lunch on Rohingya Crisis tingkat Menteri Luar Negeri di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73, New York, Amerika Serikat (AS).

Pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Selasa, 25 September 2018, menyatakan kerja sama diharapkan membawa perubahan situasi dan pemenuhan hak-hak para pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh, usai mereka kembali ke Myanmar.

Negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State. Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.

Pasalnya, ucap Retno, persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks. Isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat yang bersamaan. 

"Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai," ujarnya.

Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu menambahkan ada tiga faktor penting yang dapat mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik. Pertama, menciptakan lingkungan kondusif dan dapat diterima, termasuk jaminan keamanan.

Kedua, memajukan proses repatriasi dan jaminan tidak ada situasi kembali seperti awal. Dalam hal ini konsultasi dengan masyarakat internasional dapat terus dilakukan baik untuk keberhasilan proses repatriasi. 

Sedangkan yang ketiga adalah penciptaan kehidupan inklusif, termasuk dukungan bagi pembangunan ekonomi.

Pertemuan Working Lunch on Myanmar dihadiri oleh lebih dari 15 pejabat setingkat Menteri. Pertemuan dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian. 

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar dan Minister of International Cooperation Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala UNDP. 

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close