Oleh: Abdul Hakim
(Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang)
Iran sedang mengalami salah satu tragedi ekonomi dan politik terbesarnya pascaperang dingin: nilai mata uang nasional, rial, jatuh ke rekor terendah, dan inflasi melonjak melebihi 40 %, sehingga protes ekonomi yang awalnya bersifat lokal kini berubah menjadi gelombang nasional yang menekan legitimasi rezim.
Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi, tetapi hasil akumulasi sejarah struktural yang panjang, di mana hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat telah terdistorsi oleh patronase, kontrol politik, dan dominasi aktor ekonomi yang tertutup.
Protes yang dimulai sebagai tuntutan ekonomi telah berkembang menjadi tanggapan sosial terhadap kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga, fenomena yang memaksa kita melihat kembali bagaimana struktur ekonomi Iran membentuk fragmen politik hari ini.
Krisis yang terjadi saat ini dipicu oleh kelemahan tajam nilai rial terhadap dolar AS, dengan kurs pasar bebas mencapai hampir 1,4 – 1,47 juta rial per dolar, level terendah dalam sejarah modern Iran. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik. Ia mencerminkan kepercayaan publik yang runtuh terhadap kemampuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Pelemahan mata uang terjadi setelah bertahun-tahun kekeringan pendapatan minyak, sanksi internasional yang membatasi ekspor, serta kebijakan internal yang gagal menciptakan cadangan devisa yang memadai. Sementara itu, inflasi tahunan resmi berada di atas 42 %, dengan harga kebutuhan pokok seperti makanan meningkat lebih dari 70 %, mendorong biaya hidup setinggi tingkat pendapatan mayoritas rakyat.
Dari sudut pandang politik, angka-angka ini bukan sekadar statistik ekonomi; mereka adalah indikator legitimasi yang runtuh. Ketika mata uang melemah dan harga naik di luar kendali, hubungan kontraktual antara negara dan warganya retak, terutama di negara yang legitimasi ideologisnya tergantung pada kemampuan untuk melindungi kesejahteraan publik.
Pelemahan ekonomi Iran tidak terjadi secara spontan. Ia memiliki akar struktural yang dalam, yang telah berkembang selama beberapa generasi, lebih dari sekadar sanksi eksternal atau tekanan geopolitik.
Sejarah panjang dominasi mentalitas perdagangan jangka pendek, yang berakar dalam struktur ekonomi tradisional seperti bazaar, telah mewarnai hubungan antara negara dan pasar sejak abad ke-19. Struktur ini menolak disiplin hukum modern dan menggantinya dengan jaringan patronase dan pendistribusian keuntungan yang rapuh.
Ketika minyak menjadi sumber utama pendapatan negara, ini memperkuat ketergantungan pada rente sumber daya, bukan kapitalisme industri produktif. Kebergantungan pada minyak memperluas ruang bagi kelompok elit ekonomi untuk menghindari akuntabilitas dan mengukuhkan model patronase yang mengekstraksi keuntungan jangka pendek tanpa mendorong diversifikasi atau reformasi struktural.
Dalam kerangka ini, krisis mata uang dan inflasi hanyalah manifestasi dari kecacatan struktural. Ketika pendapatan minyak menyusut, terlebih di tengah sanksi dan tekanan geopolitik, irisan masalah ekonomi lama terungkap menjadi krisis akut yang menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat.
Protes yang terjadi sejak akhir Desember 2025 bermula dari penutupan toko-toko dan bazaar di Teheran, ketika para pedagang memprotes penurunan tajam nilai rial dan ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan harga atau bahkan membeli barang impor. Dalam hitungan hari, protes ekonomi ini melonjak menjadi gerakan nasional yang melibatkan para pedagang, pekerja, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya di seluruh 31 provinsi.
Ketika protes menyebar, tuntutannya pun berkembang dari sekadar stabilisasi nilai tukar dan pengendalian harga, menjadi seruan yang lebih luas terhadap kegagalan pengelolaan ekonomi oleh rezim dan korupsi struktural yang merajalela. Dalam bahasa lain: apa yang dimulai sebagai protes harga berubah menjadi krisis legitimasi politik.
Ketika negara gagal menjalankan fungsi dasar ekonomi, yakni menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan publik, kekuasaan ideologis runtuh. Bahkan di negara yang berbasis religius seperti Iran, ekonomi bukanlah domain yang bisa diatur hanya melalui retorika; ia harus ditangani melalui reformasi struktural yang nyata.
Reaksi awal rezim adalah represi keras, termasuk penangkapan massal, bentrokan dengan aparat keamanan, pemadaman internet nasional, dan kekerasan yang menyebabkan ratusan nyawa hilang serta ribuan penangkapan.
Internet dimatikan secara nasional, langkah yang menjadi simbol kontrol negara atas informasi, tetapi juga menunjukkan ketakutan rezim terhadap momentum protes. Ketika masyarakat tidak lagi dapat mengartikulasikan ketidakpuasan mereka secara bebas, itu adalah tanda bahwa rezim memahami mereka sedang kehilangan kendali naratif.
Represi ini tidak hanya menunjukkan sifat autokratis negara, tetapi juga ketidakmampuan negara untuk merangkul reformasi yang diminta publik. Ketika jalur dialog ditutup dan diselesaikan dengan kekerasan, protes ekonomi berubah menjadi tantangan politis yang jauh lebih luas.
Salah satu aspek yang paling menarik tentang protes ini adalah partisipasi luas dari berbagai kelompok sosial. Pedagang tradisional yang dulu dipandang sebagai penopang stabilitas sosial kini ikut bersuara bersama pekerja, mahasiswa, dan warga kelas menengah lainnya.
Dalam perspektif politik, ini bukan sekadar pertunjukan massa; ini adalah indikasi bahwa penyangga sosial kelas menengah yang biasanya menjadi stabilisator rezim telah tergerus oleh tekanan ekonomi. Ketika kelas menengah kehilangan tabungannya dan masa depan mereka tidak lagi aman, mereka tidak lagi menjadi basis dukungan status quo. Hal ini memperdalam krisis legitimasi yang dihadapi rezim.
Protes ini jelas bukan monopoli satu kelompok sosial atau satu tuntutan tunggal. Ia adalah fragmentasi struktural masyarakat yang telah lama ditekan oleh distorsi ekonomi, suatu kondisi di mana hubungan tradisional antara negara, pasar, dan warga telah terputus. Rezim Iran telah mencoba beberapa langkah ekonomi, termasuk penggantian kepala bank sentral dan janji reformasi kebijakan moneter, tetapi ini terlalu terlambat dan terlalu dangkal dibanding kedalaman krisis yang ada.
Masalahnya bukan hanya kebijakan teknokratis, tetapi ketidakmauan struktural negara untuk mengubah pola relasi politik-ekonomi yang mendasar. Ketika rezim bergantung pada patronase dan distribusi sumber daya sebagai alat legitimasi, reformasi institusional yang diperlukan untuk menciptakan mekanisme pasar yang sehat dan akuntabel selalu ditunda.
Ini adalah kontradiksi mendasar: rezim yang ingin memelihara kekuasaan politik melalui kontrol ekonomi pada saat yang sama perlu menyerahkan kontrol tersebut untuk menghidupkan kembali ekonomi. Ketika penyelesaian terbaik hanya perbaikan kosmetik, krisis justru semakin dalam.
Krisis Iran juga mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas. Sanksi internasional, ketegangan regional, serta konflik yang terus berlangsung telah mengurangi ruang manuver ekonomi Iran. Namun penting untuk mencatat bahwa sanksi bukanlah penyebab tunggal; mereka mempercepat gejala krisis tetapi tidak menciptakan penyebab strukturalnya.
Negara yang tidak memanfaatkan surplus minyak untuk membangun basis industri yang produktif dan institusi ekonomi yang kuat kini menemukan dirinya terkunci dalam sistem yang tidak lagi bisa mempertahankan stabilitas internal.
Krisis ekonomi Iran hari ini adalah pertarungan antara struktur sosial-politik lama dan tuntutan realistis kehidupan modern. Anjloknya rial dan melonjaknya inflasi bukan sekadar angka, melainkan simbol kegagalan rezim dalam memenuhi fungsi paling dasar: menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya.Protes yang tersebar secara nasional menunjukkan bahwa masyarakat Iran tidak hanya marah pada harga, tetapi pada sistem yang memungkinkan harga menjadi tak terkendali.
Dalam terminologi politik, apa yang sedang terjadi bukan hanya pemberontakan ekonomi; ini adalah krisis legitimasi sekaligus krisis institusional. Ketika struktur negara tidak lagi dipercaya untuk menyediakan stabilitas ekonomi, hubungan kontraktual antara pemerintah dan warga otomatis runtuh.
Iran saat ini menghadapi pilihan yang pahit: melakukan reformasi struktural yang menantang basis kekuasaan elite, atau mempertahankan kontrol represif yang semakin memperlemah legitimasi negara. Keduanya bukan pilihan mudah, tetapi bagaimana pun juga revolusi sosial ekonomi telah dimulai, tidak hanya sebagai respons terhadap kurs dan inflasi, tetapi sebagai kritik atas model politik ekonomi yang telah tertahan terlalu lama.
Tinggalkan Balasan