INFRA Desak Anies Copot Birokrat Nakal

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Ribut-ribut pembahasan sejak RAPBD Perubahan 2013 Era Gubernur Ahok terulang dalam pembahasan KUA-PPAS 2020 dan RAPBD 2020.

Terlebih tampak janggal kisruh polemik itu tanpa memahami dalam membaca RPJMD 2017-2022 & KSD 2019-2020 oleh partai baru fraksi PSI. Dimana Era Jokowi-Ahok 2012-2017 punggawa-punggawa fraksi PSI DKI umumnya menjadi Tim Gubernur Ahok yang aktif terjun bebas intervensi RKPD Musrenbang pada OPD-OPD Pemprov DKI.

Baca Juga:

“Dan lebih ironis justru pembuatan system komputerisasi terintegrasi E Budgeting dan E Katalog Pemprov DKI digawangi oleh Tim Khusus IT Gubernur Ahok diluar struktur Pemprov DKI,” ujar Agus Chairudin Direktur Excecutive INFRA berdasarlan keterangannya, Sabtu (2/1/2019).

Agus menjelaskan berdasarkan PP no 58/2005 & UU no 17/2013 tidak terakomodir dalam system E Budgeting yang berlaku sejak era Gubernur Ahok 2013 hingga sekarang. Kelemahan-kelemahan system E Katalog inilah yang menjadikan berulangnya kisruh pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD dimanfaatkan segelintir oknum-oknum DPRD DKI demi kepentingan-kepentingan kelompoknya.

“Sayangnya pejabat-pejabat Pemprov DKI sangat menjunjung etika norma adab kesantunan dengan tidak menjelaskan kondisi sebenarnya. Meskipun harus diakui masih terdapat gerbong oknum-oknum eselon DKI yang bersifat “bunglon” dihadapan Gubernur Anies Baswedan, dikarenakan

“Kenyamanannya terganggu” atas diterapkannya pola kinerja Gubernur Anies yang utamakan mematuhi peraturan hukum yang berlaku,” bebernya.

Oleh sebab itu kata Agus tak bosan INFRA mendesak Gubernur Anies berani melakukan pergantian TGUPP DKI dari gerbong oknum-oknum yang sudah nyaman sejak 2012 sampai sekarang ini.

“Wajar jika warga DKI apatis dan mencurigai teriaknya oknum-oknum DPRD bertujuan menyelamatkan kepentingan paket kegiatan giringan kelompoknya yang terancam ditemukan TAPD DKI yang berujung dicoret paket kegiatan APBD itu.INFRA yakin sudah banyak masukan dan saran warning berbagai element dan tokoh-tokoh warga kepada Gubernur Anies, agar segera lakukan bersih-bersih gerbong oknum birokrat nakal. Namun kenyataan sampai saat ini Gubernur Anies tidak bergeming aware atas masukan-masukan itu. Apakah Gubernur Anies tidak perhatikan masukan-masukan karena adab kesopanan atau merasa nyaman? Hal itu kembali hanya Gubernur Anies yang faham,” tegasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *