Pemerintahan

Infrastruktur Dibangun di Luar Jawa untuk Kejar Ketertinggalan

DEPOK– Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko menjawab kritik kenapa pemerintah saat ini banyak membangun infrastruktur di luar Jawa. Seperti pembangunan jalan-jalan perbatasan di Kalimantan hingga Papua, yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomi.

“Kalau politikus yang mencari suara, cukup bangun Jawa, tapi Presiden seorang negarawan yang ingin membangun konektivitas di daerah-daerah yang terisolasi,” kata Moeldoko saat memberikan sambutan dalam peringatan Isra’ Miraj Nabi Muhamad SAW dan Harlah Pondok Pesantren Assa’adah di Cipayung, Kota Depok, Minggu, 15 April 2018.

Moeldoko menjelaskan, pembangunan infrastruktur di luar Jawa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Jika dahulu konsep pembangunan disebut Jawa-sentris, oleh Presiden Jokowi diubah menjadi Indonesia-sentris.

“Jika daerah terisolasi, maka pendidikan rendah, kesehatan tidak dijamin. Dengan infrastruktur, maka perubahan akan terjadi. Peradaban berkembang, pendidikan dan kesehatan terlayani dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, dampak pembangunan infrastruktur di luar Jawa seperti daerah perbatasan menumbuhkan nasionalisme masyarakat dan cinta kepada Indonesia, yang selama ini merasa tidak diperhatikan. Tak hanya infrastruktur, mantan Panglima TNI ini menambahkan, banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan sumber daya manusia. Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), juga pemberian bantuan non tunai dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Program satu harga untuk BBM juga bukti. Dulu di Papua harga BBM bisa 60 ribu sekarang sama dengan Jawa. Ada juga program sertifikat tanah yang sudah dinikmati masyarakat. Memang belum cukup, dan belum sempurna. Itu akan terus kita benahi karena membangun sebuah negara yang besar perlu proses,” terang Moeldoko.

Moeldoko menyatakan Kantor Staf Presiden terbuka menerima kritik dan saran untuk bersama-sama mengawal pemerintah membangun Indonesia. Kantor Staf Presiden sebagai pembantu Presiden juga melakukan evaluasi program prioritas nasional dan membuka sumbatan (debottlenecking) terhadap permasalahan yang ada.

JAGA KEBERAGAMAN INDONESIA
Moeldoko memberikan wanti-wanti agar kita selalu waspada. Berkaca dari negara-negara seperti Afganistan, Suriah, dan Irak yang punya sumber daya alam yang luar biasa, hampir semuanya mengalami gejolak dan terancam disintegrasi.

“Indonesia negara besar dengan sumber daya alam. Kita ada 17 ribu pulau, dan 714 suku etnis dan beraneka ragam agama. Karena itu, Pondok pesantren menjadi sumber perekat bangsa, mari kita bersatu padu menjaga bangsa ini,” jelas Moeldoko.

Ia menceritakan, perjalanan Presiden Jokowi ke Afganistan beberapa waktu lalu, Presiden Afganistan Ashraf Ghani berpesan kepada Jokowi agar berhati-hati. Afganistan hanya memiliki 7 suku, 2 suku berkelahi membawa teman dari luar. Sampai sekarang sudah 40 tahun masih mengalami konflik.

Memasuki pemilihan kepala daerah yang digelar serentak tahun ini, Moeldoko berpesan jangan karena persoalan Pilkada bangsa ini jadi terpecah belah.

“Jangan hanya gara-gara Pilkada. Mari kita sikapi ini sebagai proses demokrasi yang berjalan secara rutin,” katanya.

 

Tags

Artikel Terkait

Close
Close