Internasional

Inggris Ingin Kerja Sama dengan Indonesia Terkait Kasus Rohingya

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik (Foto: Marcheilla Ariesta/Medcom.id).

Jakarta: Tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merilis laporan dari hasil pencarian mereka terhadap kasus yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dan menyimpulkan adanya genosida di sana. Mendengar hal ini, Inggris mengecam Pemerintah Myanmar dan berharap mereka dapat menyelesaikan kasus itu.
 
Baca: PBB Sebut Militer Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida di Rakhine.
 
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan pemerintahnya ingin bekerja sama dengan Indonesia terkait kasus yang terjadi di Myanmar, tepatnya di wilayah Rakhine.
 
"Kami sangat ingin bekerja sama dengan Indonesia terkait hal ini. Karena masalah yang dialami Rohingya merupakan masalah untuk komunitas internasional," kata Moazzam saat ditemui di Kedutaan Inggris, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.
 
Menurut Moazzam, Indonesia harus memiliki peran penting dalam masalah ini. Pasalnya, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia dan negara yang memimpin di Asia Tenggara.
 
"Karenanya kami ingin bekerja sama secara kolaboratif dengan Indonesia untuk mencoba membawa komunitas internasional bersama-sama menyelesaikan masalah seperti yang dilaporkan PBB," tukasnya.
 
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt akan mengunjungi Myanmar. Rencana kunjungannya berkaitan dengan terbitnya laporan tim misi pencari fakta PBB yang medokumentasikan kekerasan terhadap etnis Rohinga di Rakhine.
 
Hunt mengaku sangat terganggu atas isi laporan tim misi pencari fakta PBB di Myanmar. "Sangat mengganggu membaca laporan PBB tentang kejahatan terhadap orang-orang Rohingya. Tidak boleh ada tempat persembunyian bagi mereka yang melakukan kekejaman semacam ini," katanya melalui akun Twitter pribadinya pada Senin (27/8).
 
Laporan yang diterbitkan tim misi pencari fakta PBB telah menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, diadili di ICC atas genosida yang dilakukan terhadap Rohingya.
 
Laporan menyebut apa yang dilakukan Tatmadaw (pasukan keamanan Myanmar) dalam menghadapi ancaman keamanan di Rakhine sangat tidak proporsional. Dalam konteks ini, Tatmadaw bertanggung jawab atas pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami Rohingya.
 
Sejak Agustus 2017, lebih dari setengah juta etnis Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh. Mereka kabur guna menghindari kebrutalan militer Myanmar yang menggelar operasi pemburuan terhadap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army. Dalam operasinya, militer Myanmar turut menyerang dan menumpas warga sipil di daerah tersebut.

 
 

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close