Ini Catatan Komnas HAM Terkait Penundaan RKUHP

  • Whatsapp
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

INDOPOLITIKA.COM- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah dan DPR mendengarkan masukan untuk pasal yang memuat isu krusial dalam RKUHP setelah pemerintah mengajukan penundaan pengesahan RKUHP.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM mengapresiasi penundaan yang sejalan dengan permintaan yang berulang kali disampaikan lembaga itu

Baca Juga:

“Poin-poin kritis yang kami sampaikan, kami harap jadi masukan penting dalam revisi setelah penundaan,” tutur Taufan.

Isu krusial dalam RKUHP versi 15 September 2019 yang disoroti Komnas HAM antara lain; kecenderungan ancaman pidana pada pidana khusus seperti pelanggaran HAM, terorisme, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan narkotika lebih singkat.

Untuk pemidanaan HAM berat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur ancaman pidana penjara minimal 10 tahun dan paling lama 25 tahun. Sedangkan pada RKUHP diatur ancaman pidana penjara hanya minimal lima tahun dan paling lama 20 tahun.

Selanjutnya, RKUHP belum mengadopsi secara tepat pengertian makar yang sesuai dengan makna aslinya. Sehingga proses pemidanaan tindak pidana itu berpotensi disalahgunakan atau multitafsir.

Dalam pasal penghinaan terhadap presiden dan wapres, Komnas HAM menilai kategori tindakan penyerangan yang dapat menyerang harkat dan martabat diri presiden atau wapres sebagai individu manusia dengan pembedaan penyerangan terhadap konsekuensi dari jabatannya tidak jelas.

Selain itu, RKUHP mengadopsi pidana tambahan baru pidana pembayaran ganti rugi dan pidana pemenuhan kewajiban adat setempat.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *