Ini Jawaban KPK Dituding Arteria Tak Menyerahkan Laporan Tahunan

  • Whatsapp
Febri Diansyah

INDOPOLITIKA.COM – Tak hanya menyebut Ekonom Emil Salim Sesat di acara Mata Najwa, Arteria juga menuding KPK yang tidak pernah menyerahkan laporan tahunan hingga barang sitaan yang tak masuk kas negara.

Tudingan tersebut pun langsung dijawab oleh Kabiro Humas KPK, Ferbi Diansyah melalui keterangan yang diterima Indopolitka, Kamis (10/10).

Baca Juga:

“KPK melihat terdapat sejumlah Informasi keliru yang jika tidak kami klarifikasi secara tepat pada publik maka beresiko menyesatkan publik. Sebagai bagian dari tanggungjawab KPK untuk menyampaikan Informasi yang benar pada masyarakat, maka perlu kami sampaikan beberapa klarifikasi,” kata Febri Diansyah.

Berikut tiga poin yang diklarifikasi KPK dari tudingan Arteria:

  1. Soal Laporan Tahunan KPK

Febri memastikan KPK selalu membuat laporan tahunan. Laporan tahunan, kata Febri, merupakan salah satu produk rutin yang wajib disusun dan disampaikan pada DPR, Presiden, BPK dan juga publik.

Dia menyebut KPK telah menyusun laporan dan mengirimkan pada DPR, Presiden, BPK dan instansi lain yang terkait. Selain itu, Febri menyebut KPK juga mempublikasikan laporan itu di situs resmi KPK.

“Laporan tahunan merupakan salah satu produk rutin yang wajib kami susun dan disampaikan pada DPR, Presiden, BPK dan juga publik. KPK telah menyusun laporan ini dan mengirimkan pada DPR, Presiden, BPK dan instansi lain yang terkait,” ujar Febri.

Khusus laporan tahunan 2018, kata Febri, KPK menggunakan format baru yang menekankan pada grafis agar lebih mudah dipahami masyarakat. KPK juga mengunggah laporan itu di situsnya.

“Pada laman tersebut dapat ditemukan Laporan Tahunan KPK hingga tahun 2018 lalu. Laporan ini berisi tentang kinerja KPK secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat hasil-hasil kerja KPK yang terdiri dari monitoring, supervisi, koordinasi, penindakan, dan pencegahan. Laporan ini setiap tahunnya diluncurkan secara resmi dengan mengundang para pemangku kepentingan. Baik itu dari unsur pemerintah maupun masyarakat sipil yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat,” ucapnya.

“Dalam peluncurannya, KPK selalu menyerahkan fisik laporan tahunan secara langsung ke Ketua DPR, Ketua BPK, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepala Bappenas,” sambungnya.

  1. Jelaskan soal Tudingan Barang Sitaan Tak Masuk Kas Negara

Febri menyebut ada kekeliruan pemahaman soal penyataan Arteria yang menyebut barang sitaan yang tidak dimasukan ke kas negara. Febri menduga hal itu karena ada kesalahpahaman soal barang rampasan dengan barang sitaan.

“Penyitaan dilakukan sejak proses penyidikan, sedangkan apakah sebuah barang yang disita dapat dirampas atau tidak, hal tersebut bergantung pada putusan hakim. Dalam kondisi tertentu hal dapat memerintahkan dilakukan perampasan atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya,” tuturnya.

Febri kemudian mencontohkan soal penyitaan emas dan perhiasan dari kasus korupsi eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Febri menjelaskan saat emas batangan yang disita dari Bambang dikembalikan ke terpidana atas perintah putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Karena hakim pada PN Tipikor Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada pihak terpidana, maka KPK wajib melaksanakan putusan tersebut dan mengembalikannya pada 9 Juli 2018. Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut,” ucapnya.

Selain itu, Febri mengatakan KPK tidak pernah menyita kebun sawit. Menurut Febri, yang KPK merampas aset milik PT Inti Karya Plasma Perkasa terkait kasus korupsi M Nazarudin berupa tanah dan segala sesuatunya.

“KPK meyakini tindakan penyitaan dilakukan sah secara hukum dan sampai pada putusan pengadilan KPK melaksanakan perintah hakim, baik perampasan ataupun penggunaan untuk perkara lain, dan pengembalian pada pemilik,” sebutnya.

  1. Soal Praktik Penipuan Gunakan Identitas Mirip KPK

Febri mengatakan KPK bekerja sama dengan Polri telah memproses 11 perkara pidana terkait hal tersebut dengan 24 orang sebagai tersangka. Lalu pada tahun 2019, setidaknya ada 403 tidak aduan tentang pihak-pihak yang mengaku KPK.

“Terdapat tuduhan yang disampaikan dalam forum tersebut, seolah-olah isu KPK gadungan dibuat untuk menutupi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kami pastikan hal itu tidak benar,” ucap Febri.

Terlepas dari itu, Febri mengatakan KPK sangat menghargai kritik dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. Ia menyebut pengawasan terhadap KPK selama ini sudah berjalan dengan baik.

“Sejumlah insitusi yang mengawasi KPK di antaranya DPR melalui berbagai kewenangan yang dimiliki, BPK dari aspek keuangan, masyarakat luas, hingga pengawasan teknis perkara baik melalui praperadilan ataupun berbagai lapis pengadilan untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki KPK,” ucap Febri.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *