Ini Persoalan Lama Yang Masih Menghantui Pilkada Serentak 2020

  • Whatsapp
Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro

INDOPOLITIKA.COM- Jelang gelaran Pilkada Serentak 2020,masih banyak persiapan yang mesti dirampungkan. Dari mulai penyelesaian persoalan perekaman data KTP elektronik, hingga terkait penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro mengungkap beberapa persoalan tersebut. Agung mengatakan permasalahan perekaman KTP elektronik kepada masyarakat hingga kini belum rampung. Merujuk pada amanat undang-undang, persoalan tersebut seharusnya sudah selesai pada 2018 lalu.

Muat Lebih

“Persoalan-persoalan (KTP-el) seperti ini harus segera diselesaikan, jangan berlarut-larut mengandalkan surat keterangan (suket). Surat keterangan pun juga harus tegas dalam bentuk dan formatnya, jangan sampai calon pemilih belum melakukan rekam data kemudian diselundupkan dan ikut serta jadi pemilih,” kata Agung di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Terkait proses perekaman data ini, Agung menyayangkan, adanya pemotongan anggaran bagi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, hingga mengakibatkan belanja pengandaan blanko KTP Elektronik menjadi berkurang.

Selain itu politikus Golkar ini mengungkapkan, hingga akhir Oktober lalu, dari seluruh wilayah yang akan melangsungkan pilkada serentak, masih ada tiga daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Ketiganya adalah; Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Manado.

Dari penjelasan yang diterima Komisi II DPR, diketahui dari total tujuh kabupaten/kota di Sulut seluruhnya sudah menandatangani NPHD. Bahkan, beberapa daerah sudah mulai melakukan pencairan.

“(Provinsi Sulut) Relatif cukup siap, tetapi masih ada tiga kabupaten/kota yang harus segera melengkapi secara administrasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, seluruh pemerintah daerah pada hakikatnya sudah mendapatkan delegasi dari pemerintah pusat.

Namun, masih ada pemerintahan daerah yang menunggu kepastian hibah anggaran dari APBN. Untuk itu, setiap proses administrasi harus dilakukan secara hati-hati. “Apalagi sekarang sudah eranya taat asas dan taat aturan,” tandasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *