Nasional

IPW Minta Kapolri Copot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri

Neta beranggapan, dalam kasus Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri, kedua pejabat Polri itu melakukan pertemuan dengan tokoh dan kader partai yang sama, yakni PDIP

Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu telah memutasi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin. Brigjen Hasanuddin diduga mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilgub Maluku 2018.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Kapolri perlu kembali mencopot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepulauan Riau. Sebab, Neta menilai, kedua pejabat Polri itu tidak mampu menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2018.

“Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri sudah melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 tentang 13 Pedoman Netralitas Polri dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 16 Januari 2018,” kata Neta, Senin (25/6).

Neta menjelaskan, dalam Pasal 4 disebutkan, anggota Polri dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan politik, kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

Sedangkan dalam Pasal 6 ditegaskan, anggota Polri dilarang melakukan foto bersama dengan pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah atau calon legislatif.

Neta beranggapan, dalam kasus Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri, kedua pejabat Polri itu melakukan pertemuan dengan tokoh dan kader partai yang sama, yakni PDIP. “Kapolda Sumut hadir dalam acara PDIP dan foto bersama serta menunjukkan dua jari. Sementara Wakapolda Kepri bertemu dengan pimpinan PDIP setempat dan timses paslon,” tegas Neta.

Oleh karenanya, yang dilakukan kedua pejabat Polri itu jelas melanggar 13 Pedoman Netralitas Polri yang telah dikeluarkan Kapolri. IPW berharap, Tito dapat bersikap tegas dan konsisten pada pedoman yang sudah dikeluarkannya agar sebagai pimpinan tidak mudah dilecehkan oleh anggotanya.

“Sikap tegas itu adalah dengan cara mencopot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri dan menggantikannya dengan pejabat kepolisian yang mampu menjaga netralitasnya,” harap Neta.

Lebih lanjut, Neta menuturkan dalam kondisi apa pun Polri harus tetap profesional dan mampu menjaga netralitasnya. Tujuannya agar masyarakat percaya pada Polri dan tidak terjadi benturan di akar rumput akibat pemihakan Polri dalam Pilkada.

“Sikap tegas dan konsistensi Tito diperlukan agar bawahannya tidak seenaknya bermain politik praktis untuk kepentingan sesaat yang sangat merugikan Polri secara jangka panjang,” pungkasnya. (rls/ind)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close