INDOPOLITIKA.COM – Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso mempertanyakan kinerja kepolisian yang tidak melakukan penahanan terhadap anggota DPRD Kabupaten Tangerang, RGS, yang telah terbukti melakukan KDRT terhadap istrinya LKS.

Menurut pria yang akrab disapa Teguh tersebut, terduga pelaku seharusnya sudah bisa dilakukan penahanan, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Kota Tangerang.

Dia juga mengatakan, jangan karena RGS ini seorang anggota DPRD Kabupaten Tangeranng, maka diberikan hak istimewa, dengan tidak dilakukan penahanan.

”Polres Kota Tangerang harus menerapkan kesetaraan pada semua pihak. Termasuk pada tersangka RGS yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Kasus KDRT adalah pasal yang bisa ditahan,” kata Teguh seperti dikutip dari SatelitNews, Jumat (10/12/2021).

Sebelumnya diberitakan, Polisi telah menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, berinisial RGS sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anggota DPRD itu ditetapkan tersangka setelah dilaporkan oleh istrinya, LK (40) ke polisi.

“Status RGS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polresta Tangerang,” kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga melalui pesan tertulis, Kamis (2/12/2021).

Ia mengatakan penetapan sebagai tersangka terhadap anggota dewan daerah itu didasari dari hasil laporan korban yang merupakan Istri terduga pelaku dan diterima oleh polisi pada tanggal 1 Juni 2021 lalu. Kemudian, lanjutnya, pihak kepolisian langsung dilakukan penyidikan.

“Jadi berdasarkan pengaduan tentang perkara KDRT dari seorang ibu rumah tangga LK, 40 tahun pada 1 Juni 2021,” katanya

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang masih menunggu berkas tersangka anggota DPRD Fraksi Gerindra, RGS terhadap pihak kepolisian. Hal ini dilakukan  untuk menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang, Nana Lukmana mengatakan, pihaknya telah menerima SPDP anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada Senin (30/11/2021) dari penyidik Polresta Tangerang. Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima berkas perkaranya.

“Betul bahwa SPDP perkara anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Namun, saya pastikan dari mulai SPDP dikirim sampai saat ini berkasnya belum dikirim oleh penyidik. Kalau P-19 itu harus sudah masuk dulu, baru kita teliti. Jadi sekarang hanya baru surat menyurat dari penyidik dengan kami,” kata Nana mengutip SatelitNews.Id, Jumat (10/12/2021).

Nana menjelaskan, bila nantinya pelimpahan berkas telah diterima oleh pihaknnya. Maka selanjutnya akan diteliti oleh Jaksa Pidana Umum. Apabila dikirim SPDP dalam jangka satu bulan (Januari 2022) maka akan dipertanyakan.

“Terhadap SPDP itu ditunjuk jasa peneliti namanya Bu Eni dan Bu Esi,” tuturnya.

Ia menambahkan, di dalam SPDP itu penyidik Polresta Tangerang, menyangkakan tersangka dengan pasal 21  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

“Tersangka dalam SPDP itu, atas nama Haji Rijcki Gilang Sumantri degan nama pelapor Lilis Kurnialis,” tandasnya. [Red]

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com