IPW Sebut Ada Keanehan Prosedural Terkait Pencalonan Kapolri

  • Whatsapp
Ketua IPW Neta S Pane

INDOPOLITIKA.COM – Indonesia Police Watch (IPW) menilai ada keanehan Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dilanggar dalam proses pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) saat ini. Dalam hal ini, IPW tidak ada prasangka buruk untuk menyerang siapapun.

Ketua Presidium IPW Neta S pane mengatakan dalam proses pencalonan Kapolri selama ini, ada dua masukan yang diterima presiden. Dari Wanjakti Polri dan dari Kompolnas.

Baca Juga:

Dari kedua masukan itulah presiden memilih satu nama untuk diserahkan ke DPR agar dilakukan uji kepatutan oleh komisi III. Namun, hal itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

“Tapi dalam penetapan Idham Azis sebagai calon Kapolri, prosedur itu tidak dilalui sebagaimana mestinya,” katanya melalui siaran pers, Kamis (24/10/2019).

Pane lalu menceritakan, saat malam itu, beberapa jam setelah Wakapolri Ari Dono ditetapkan sebagai Plt Kapolri, tiga orang komisioner kompolnas mendatanginya. Salah satunya adalah Pungky.

Mereka meminta segera diadakan rapat untuk membahas dan menentukan nama-nama calon kapolri. “Akhirnya plt Kapolri memanggil seorang jenderal sehingga mereka rapat untuk menentukan nama-nama calon kapolri. Mereka rapat hanya berlima. Tiga dari kompolnas dan dua dari polri,” katanya.

Keputusannya, ada lima calon kapolri yakni Komjen Arif, Komjen Agung Budi, Irjen Gatot, Irjen Martuani, dan Komjen Idham Azis.

“Nama Idham Azis sempat diperdebatkan karena masa dinasnya sebagai anggota polisi kurang dari 2 tahun. Tapi akhirnya dimasukkan dengan catatan,” imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Neta, nama Irjen Agus Kapolda Sumut yang sempat dibahas sebagai kader potensial, dicoret karena dianggap terlalu muda dari Akpol 1989 dan namanya digantikan oleh Komjen Martuani, asop Kapolri.

“Setelah selesai diketik hingga tengah malam, menjelang dini hari surat yang berisi nama calon kapolri itu dikirim ke istana dan paginya istana sudah mengirimkan satu nama ke DPR. Kerja cepat,” ujarnya.

Karena itu, Neta mengatakan pola pengajuan nama calon kapolri seperti ini diluar kelaziman. Dan tak biasanya kompolnas mendatangi pimpinan polri untuk sama-sama membahas nama calon Kapolri.

Biasanya kompolnas rapat sendiri dan dihadiri semua komisioner kompolnas untuk mendata dan membahas nama-nama calon kapolri. Baru kemudian diserahkan ke presiden. Di sisi lain polri juga melakukan rapat Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) yang dipimpin Wakapolri dengan peserta Irswasum, Kadiv Propam, Deputi SDM dll. Di era Kapolri Timur Pradopo, Wanjak malah dihadiri semua jenderal bintang 3,” katanya.

Dalam pencalonan idam Azis, Neta menyebut, polri belum melakukan wanjak secara resmi dan belum menyampaikan surat usulan resmi kepada presiden.

Surat usulan baru dari kompolnas berdasarkan hasil rapat yang dihadiri 3 komisioner dan dua petinggi polri. “Pertanyaan IPW, kenapa proses pencalonan Idam Azis terkesan terburu-buru dan tidak lazim. Ada apa? Apakah ketidakproseduralan ini dan menabrak SOP ini harus ditolerir? Anggota Polri yangg melanggar SOP saja ditindak, kok proses pencalonan Kapolri dibiarkan menabrak SOP,” pungkasnya.

Sementara itu, Pihak Kepolisian RI (Polri) mengaku solid mendukung Kepala Bareskrim Polri Komjen Idham Aziz sebagai calon tunggal kapolri pengganti Tito Karnavian.

“Tentunya kita selalu mendukung apa yang sudah menjadi keputusan presiden, khususnya Pak Kabareksrim sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

“Semua Polri, jajaran mulai tingkat polres, polda, Mabes Polri mendukung sepenuhnya penunjukan Pak Idham Aziz sebagai calon Kapolri,” ucap dia. (Rif)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *