Istana Bantah Kasus Paniai Papua Melanggar HAM

  • Whatsapp
Kepala KSP Jendral TNI (purn) Moeldoko (ist)

INDOPOLITIKA.COM – Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah pernyataan Komnas HAM yang menetapkan peristiwa penembakan di Paniai, Papua, yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM sebelumnya menyatakan kasus Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan karena terbukti terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis terhadap penduduk sipil.

Berita Lainnya

“Perlu dilihatlah yang benar. Paniai itu kejadian tiba-tiba. Harus dilihat dengan baik karena tidak ada kejadian terstruktur, sistematis, nggak ada,” tegas Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Moeldoko mengatakan, tindakan aparat yang menyebabkan empat orang meninggal dunia dan 21 orang lainnya luka-luka merupakan bentuk pertahanan diri. Ia menegaskan tak ada kesengajaan atau perintah langsung atas tindakan tersebut.

“Menurut saya, apa yang dilakukan satuan pengamanan itu tindakan kaget, tiba-tiba karena diserang masyarakat. Tidak ada upaya sistematis,” katanya.

Mantan Panglima TNI itu meminta semua pihak dapat melihat peristiwa Paniai secara lebih subjektif. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. “Jadi tidak ada perintah dari atas. Tidak ada kebijakan yang melakukan hal seperti itu. Ini supaya dilihatnya dengan cermat, jangan sampai nanti membuat kesimpulan yang tidak tepat,” ucapnya.

Peristiwa penembakan di Paniai, Papua, pada 2014 disebut sebagai Kasus Paniai Berdarah. Kontras menyebut aparat TNI dan Polri melakukan penembakan terhadap warga di lapangan Karel Gobay.[ab]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *