Istana Negara: Keputusan Presiden Status WNI Eks ISIS Masih Menunggu Pendataan

  • Whatsapp
WNI Simpatisan ISIS (ist)

INDOPOLITIKA.COM – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyatakan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang status 689 WNI mantan ISIS akan dilakukan seusai pendataan rampung.

Sebelumnya, proses pendataan dan verifikasi identitas ratusan WNI eks ISIS itu ditargetkan selesai dalam waktu 3-4 bulan. “Kan masih menunggu proses pendataan. Nanti detailnya ada di Kemenko Polhukam,” ujar, Jumat (14/2/2020).

Baca juga:

Namun Dini tak menjelaskan lebih lanjut terkait detail Keppres dan alasan baru diterbitkan sekarang. Merujuk keterangan Presiden Joko Widodo, kata dia, status 689 warga eks ISIS itu memang bukan lagi WNI. Jokowi bahkan menyebutnya dengan istilah ISIS eks WNI.

Sesuai UU Kewarganegaraan, lanjut Dini, status warga negara memang bisa hilang jika pernah menyampaikan keinginan untuk tak lagi menjadi WNI. Salah satunya dilakukan dengan pembakaran paspor oleh sejumlah WNI eks ISIS tersebut.

“Jadi presiden hanya ingin konsisten dengan UU Kewarganegaraan. Bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, apabila bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden dan menyatakan keinginan tidak lagi menjadi WNI. Pembakaran paspor dapat dianggap pernyatan keinginan tidak lagi menjadi WNI,” katanya.

Selain itu, hilangnya status kewarganegaraan seseorang juga terjadi jika tinggal di luar Indonesia selama lima tahun berturut turut, dan tidak menyatakan keinginannya tetap menjadi WNI. “Orang-orang itu bisa dianggap masuk ke dalam kategori tersebut,” ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyatakan keputusan pencabutan status WNI ini bisa dikeluarkan dalam bentuk Keppres.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa presiden bisa menetapkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya setelah melalui pemeriksaan administrasi, yang juga dilakukan oleh jajaran menteri.

Warga negara Indonesia (WNI) mantan simpatisan ISIS yang terlantar di Timur Tengah bakal dicekal oleh pemerintah sehingga tak bisa pulang ke Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang menghendaki hal tersebut.

Jokowi mengaku telah meminta pihak terkait untuk mendata ratusan WNI eks ISIS untuk keperluan pencekalan. Dia mengutarakan itu lewat akun Twitter @jokowi, Rabu (12/2). “Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu per satu. Datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal,” imbuhnya.

Jokowi mengatakan bahwa keputusan pemerintah yang tidak akan memulangkan dan mencekal ratusan WNI eks ISIS guna menjaga keamanan. Dia mengklaim lebih ingin memprioritaskan keamanan masyarakat yang lebih besar di Indonesia.

“Pemerintah bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Karena itu, pemerintah tidak berencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI,” tuturnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ratusan WNI yang terlantar di Timur Tengah, khususnya Suriah didominasi oleh perempuan dan anak-anak.

Berkenaan dengan itu, Jokowi mengaku berencana melakukan hal berbeda terhadap anak-anak. Namun, itu pun masih belum pasti. Tergantung dari data yang diperoleh nanti.[ab]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *