Pemerintahan

Isu Beneficial Ownerships, Berbagi Pengalaman dengan Negara Progresif di Pertemuan Tahunan WB IMF 2018

BALI – Beberapa tahun terakhir ini, usaha melacak kepemilikan yang sesungguhnya atas kerajaan korporasi dan layer pohon kepemilikan yang rumit (Beneficial Ownerships/BO) telah menjadi perhatian bersama dan telah menghasilkan komitmen bersama antar pemerintah dan antar badan internasional. Salah satu puncaknya adalah komunike bersama yang dihasilkan dari London Anti-Corruption Summit tahun 2016.

Sementara perkembangan media dan perhatian kebijakan lebih banyak tertuju pada perkembangan BO di Uni Eropa dan Inggris, Transparency Internasional dalam pertemuan tahunan Bank Dunia IMF berupaya mengangkat perkembangan yang signifikan dari negara-negara lain dalam meningkatkan transparansi kepemilikan korporasi. Dalam forum ini dibahas kemajuan implementasi BO di level nasional termasuk yang dikomitmenkan London Anti-corruption summit dan forum lain seperti G20, kemudian forum juga melihat kemajuan transparasi BO dari beberapa negara seperti Indonesia, Ghana dan Ukarina.

Dua tahun yang lalu lebih dari 43 negara mengeluarkan lebih dari 600 komitmen anti-korupsi di London Anti-Corruption Summit 2016. Berkaca dari kasus Panama and Paradise papers, reformasi transparansi BO badan hukum dan perikatan hukum muncul sebagai alat yang signifikan dalam pencegahan korupsi. Selain pemerintah, forum yang mengutamakan suara sektor swasta di forum G20 seperti B20 juga mengetengahkan pentingnya transparansi BO untuk memperbaiki manajemen resiko dan kondisi lingkungan bisnis yang lebih fair. Transparansi BO telah muncul menjadi norma global yang disahkan sebagai standar internasional dalam prinsip-prinsip tingkat tingginya G20 dan termasuk juga dalam komitmen pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme internasional, juga beberapa komitmen pemberantasan kejahatan yang lain, seperti untuk indusri ekstraktif (EITI), perpajakan dan lain-lain.

Transparency International UK meluncurkan monitoring utntuk melihat progress komitmen ati korupsi dari LACS di bulan September 2017. Beberapa negara menunjukkan progress implementasi komitmen yang positif, seperti Indonesia yang sudah menindaklanjuti 16 komitmen dari total 19 komitmen yang disahkan LACS 2016.

Selain itu analisis dari Laporan Independen OGP menunjukkan bahwa 16 negara mengimplementasikan rencana aksi OGP. Ke 16 negara ini bekerja bersama dengan masyarakat sipil bersama dengan semua pihak yang berkepentingan menerjemahkan janji mereka menjadi rencana aksi yang nyata, dan komitmen mereka untuk menerapkan mekanisme akuntabilitas domestik dan internasional. Yang paling menggembirakan adalah temuan bahwa komitmen BO mendorong perbaikan dampak yang berdampak potensial 3 (tiga) kali lebih tinggi dari rata-rata dunia. Walaupun manfaat lapangannya terbukti besar, tantangan implementasi BO tidak kalah besarnya khususnya tantangan politis dan tantangan implementasi teknis.

Diskusi dipandu oleh Shreya Basu, Lead Asia Pacific, OGP. Shreya membuka diskusi dengan latar belakang perkembangan komitmen global transparansi BO. Kemudian diskusi dilanjutkan dengan paparan Lysbeth Atweribea Osae Esq, State Attorney, Jaksa Agung Ghana yang memaparkan bahwa wakil presiden Ghana berkomitmen untuk membentuk register publik untuk informasi BO bulan Februari 2018. Sejak itu beberapa langkah penting diambil untuk mereview dan berdiskusi dengan parlemen untuk merevisi UU Korporasi th 2016 yang mensyaratkan pengungkapan informasi BO.

Selain itu melalu rencana aksi OGPnya, Ghana juga berkomitmen untuk membangun register Umum yang berisikan infrastruktur lama yang sesuai dengan persyaratan untuk BO. Ghana juga sukses merevisi UU Korporasi menggunakan mekanisme terkontrol yang dipimpin langsung oleh unit tim dibawah lembaga kepresidenan Ghana.

Selain itu narasumber lain, Mary Awelana Addah, Programme Manager, Ghana Integrity Initiative menekankan masyarakat sipil juga berperan dengan sangat baik dan berkolaborasi dengan pemerintah. LSM ini juga mempunyai peran yang sangat penting stratejik sebagai advokat, watchdogs dan berkolaborasi dalam reform BO mereka.

Sementara itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Yanuar Nugroho menekankan  bahwa pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 13 tahun 2018 tentang implementasi Identifikasi BO Korporasi untuk mencegah dan memberantas penucian uang dan pendanaan terorisme.“Usaha itu tidak terlepas dari peran masyarakat sipil,” tegasnya.

Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menekankan bahwa TI Internasional dan Indonesia melakukan kajian dan riset tentang kesiapan negara-negara dan analisis kesenjangan penerapan BO.

Vice Minister of Justice Ukraina Sergiy Petukhov  menyatakan, Ukraina merupakan satu-satunya negara yang berkomitmen untuk memverifikasi akurasi informasi BO korporasi dan mendorong kepatuhannya. Tahun 2016 Ukraina menjadi negara kedua di dunia setelah Inggris yang mengimplementasikan register public BO korporasi yang didaftarkan di negaranya. Pada tahap lanjutannya Ukraina menjadi negara pertama yang berkomitmen mengintegrasikan data ini dengan Register Kepemilikan Terbuka (Open Ownership Register).

Kolaborasi antara usaha pemerintah dan dorongan dengan masyarakat sipil serta bagaimana konsep data terbuka didorong dipaparkan oleh Executive Director, Transparency International Ukraine Yaroslav Yurchyshyn.

Pembicara dari Ukraina juga menekankan bahwa usaha negaranya tidak akan cukup bila tidak ada aksi global, utamanya di negara-negara dengan pusat keuangan yang besar. Sistem insentif yang disepakati bersama misalnya perbaikan ease of doing business belum ada indikator persaingan yang saat ini menjadi system insentif pemerintahan negara-negara untuk mengimplementasikan transparansi BO. Beberapa taktik yang berbeda untuk mendorong kroporasi mengungkapkan data BOnya misalnya adalah kewajiban bagi penyedia jasa dan barang pemerintah (vendor) untuk menggungkapkan daftar BOnya sebelum bisa ikut proses pengadaan pemerintah.

Bagi Indonesia, sendiri agenda BO dan agenda reform di beberapa sector menjadi kesempatan yang baik untuk bisa menjadi narasi di tahun politik, walaupun tentunya juga kesempatan ini bisa dipandang sebagai tantangan. Akhirnya BO memang bukan panacea, akan dibutuhkan informasi-informasi lain yang bisa memperkaya analisis dan tracing untuk pencegahan-pencegahan korupsi, pencucian uang dan kejahatan-kejahatan lain.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close