Indopolitika.com Tuduhan bahwa isu pelanggaran HAM dan penculikan aktivis tahun 1997/1998 yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dimainkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjadi isu baru dalam pertarungan menjelang Pilpres 2014.

Menurut aktivis hukum dan HAM dari Pusat Kajian Hukum dan HAM Nusantara (Puskamra), Hilal, isu pelanggaran HAM dan penculikan para aktivis oleh Prabowo setiap saat selalu menjadi fokus dan perhatian para aktivis. Karena, pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri.

“Suara aktivis dan pemerhati HAM dari waktu ke waktu tidak pernah berubah, mau pemilu atau tidak pemilu, aktivis selalu konsisten untuk menolak pelanggar HAM menjadi Presiden,” ujar Hilal, Sabtu, (10/5/2014).

Menurut Hilal, penolakan terhadap Prabowo dalam kaitannya dengan isu pelanggaran HAM sudah banyak sekali disuarakan oleh para aktivis penggerak dan pemerhati HAM.

“Febi Yonesta, Direktur LBH Jakarta dengan tegas menyatakan tidak boleh dibiarkan orang yang bertanggung jawab pada pelanggaran HAM menjadi presiden,” terang Hilal.

Bahkan lanjut Hilal, para aktivis sudah membangun Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa yang terdiri dari berbagai lembaga aktivis dan pemerhati HAM seperti Imparsial, KontraS, Setara Institute, Human Rights Working Group, Keluarga Korban Trisakti, dan sejumlah LSM dan pegiat HAM lainnya.

Bergulirnya isu penolakan terhadap pelanggar HAM dan penculikan aktivis tidak hanya disuarakan oleh para aktivis. Hilal menambahkan, penolakan juga muncul dari para cendikiawan,  tahun 1998 mereka membuat petisi  tolak Soeharto. Sementara tahun ini, mereka juga membuat petisi  menolak (mantan) menantunya Soeharto (Prabowo).

“Penolakan juga muncul dari Komunitas Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), mereka menyatakan ada capres  pada Pemilu 2014 yang memiliki dosa masa lalu. Capres  tersebut pernah tersandung kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” urainya.

Jadi, isu pelanggaran HAM dan penculikan aktivis yang dialamatkan kepada Prabowo merupakan isu dan semangat gerakan rakyat.  Hilal menjelaskan, gerakan penolakan terhadap capres pelanggar berat HAM itu memang ditujukan untuk Prabowo.

“Isu itu memang untuk Prabowo, tidak ada kaitannya dengan salah satu parpol tertentu, tapi menjadi perhatin khalayak publik,” tutup Hilal. (bd/red/ind)

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com