Izin Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Dialihkan ke BKPM, Syarat Tetap Diatur Kemenag

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pengurusan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kini tidak lagi melalui Kementerian Agama (Kemenag), tapi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim mengatakan pengurusan izin PPIU dan PIHK ini bahkan menjadi bagian dari piloting project integrasi layanan publik antara Kementerian Agama dan BKPM.

Berita Lainnya

“Untuk memperpendek alur proses, pengurusan izin PPIU dan PIHK diintegrasikan dengan BPKM dan ini menjadi pilot project integrasi layanan publik di Kemenag,” kata Arfi Hatim melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2020).

Arfi menambahkan, penyatuan pengurusan izin ini sudah selaras dengan amanah PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur perlunya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara elektronik, khususnya terkait perizinan berusaha.

Menurutnya, ada pembagian kewenangan antara Kemenag dan BKPM dalam proses pengurusan izin PPIU dan PIHK. Kemenag tetap bertanggung jawab dalam penetapan syarat perizinannya, serta verifikasi berkas dan fisik di lapangan.

Hal ini sudah berjalan baik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama. Semua proses dilakukan secara online melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

“Bedanya, kalau selama ini tandatangan perizinan menjadi kewenangan Kemenag, ke depan sudah tidak. Proses penandatanganan izin usaha dilakukan secara elektronik. Itu akan diterbitkan BKPM atas persetujuan Kemenag. Siskopatuh akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) BKPM,” urai dia.

Sementara itu, Kepala PTSP Kementerian Agama, Rosidin menambahkan, di sektor agama dan keagamaan, ada tujuh perizinan yang harus terintegrasi dengan OSS BKPM. Selain PPIU dan PIHK, lima perizinan lainnya sebagai berikut:

1. Izin pendirian satuan pendidikan keagamaan,
2. Izin bagi pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan,
3. Izin pendirian perguruan tinggi keagamaan swasta,
4. Izin pembukaan program studi dan pencabutan izin program studi rumpun ilmu agama, dan
5. Izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ). [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *