Prabowo Jabat Menhan Pun, Pencekalan ke AS Tak Otomatis Gugur

  • Whatsapp
Pakar Hukum Internasional Himahanto Juwono

INDOPOLITIKA.COM- Prabowo Subianto saat ini diketahui menjabat Menteri Pertahanan. Meski sebagai pejabat negara, bukan berarti kasus pencekalan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap dirinya gugur otomatis.

Demikian hal iti diungkapkan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwono, menanggapi adanya informasi dari Partai Gerindra, yang menyebut Prabowo mendapatkan undangan dari Amerika Serikat.

Baca Juga:

Diketahui, Pemerintah AS mencekal Prabowo Subianto masuk kenegaranya sejak tahun 2000 lalu. Adapun pencekalan Prabowo ke Amerika Serikat diduga atas kasus pelanggaran HAM, Kasus penculikan dan mengkudeta Presiden B.J. Habibie pada 1998 lalu.

Prabowo mengetahui dirinya dicekal saat ingin mengahadiri wisuda anak semata wayangnya Ragowo Hediprasetyo atau Didit Hediprasetyo di salah satu Universitas di Boston, Amerika Serikat tahun 2000 lalu. Pada saat itu, visa Prabowo ditolak oleh kedutaan AS. Bahkan sampai tahun 2012 pun Pemerintah AS masih melarang Prabowo untuk masuk ke negaranya.

Menurut Hikmahanto, pencekalan itu adalah kebijakan dari Pemerintah AS yang tidak bisa digugat oleh Warga Indonesia. Jadi, tidak ada hubungannya antara jabatan Menhan yang Prabowo emban saat ini, bisa membuatnya lebih  mudah masuk AS.

“Belum tentu. Jabatan itu tidak menjadi jaminan. Boleh tidaknya seorang warga asing masuk ke AS, meski mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan di suatu negara, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah AS,” kata Hikmahanto.

Hikmahanto menambahkan, keputusan pencekalan adalah kedaulatan dari pemerintah AS. Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, apabila Menhan Prabowo hendak mengunjungi AS ada baiknya dilakukan terlebih dahulu komunikasi antar Kementerian Luar Negeri kedua negara tersebut. Untuk memastikan apakah Prabowo bisa masuk AS atau tidak.

Kata dia, kalau masih belum bisa masuk ke AS, jangan sekali- kali Prabowo melanggarnya. Bisa-bisa saat berkunjung Prabowo diusir oleh aparat kemanan AS. Penolakan saat kunjungan itu perlu dihindari agar tidak menimbulkan ketegangan dua negara.

“Kalaulah Menhan Prabowo diperbolehkan masuk ke AS bukan berarti ia tidak akan dipanggil menghadap pengadilan AS bila ada gugatan perdata dari pihak-pihak yang dirugikan saat ia menjabat dilingkungan militer,” kata Hikmahanto

Hikmahanto menyarankan, apabila pencekalan masih terjadi, ada baiknya Prabowo menghindari masuk ke AS. Prabowo bisa melakukan hubungan diplomatik dengan mitranya dari AS di Indonesia atau di negara lain yang tidak mempermasalahkan status Prabowo Subianto.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *