Jadi Terdakwa, Mendagri Seharusnya Berhentikan Nurdin Sebagai Gubernur Kepri

  • Whatsapp
Tersangka Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta (ANTARA)

INDOPOLITIKA.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepri (telah dipecat) Nurdin Basirun telah menerima suap dan gratifikasi dengan total keseluruhan mencapai Rp9.684.252.550,8.

Kendati sudah ditetapkan menjadi terdakwa, hingga kini Nurdin belum juga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai gubernur Kepri.

Berita Lainnya

Padahal, Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menjadi acuan justru memberikan otoritas kepada Mendagri untuk menonaktifkan kepala daerah ketika ia sudah berstatus terdakwa.

Acuan yang terkait dengan keadaan ini, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bunyi pasal tersebut:

“(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan  sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2)Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di Pengadilan.”

Dalam beberapa kasus, Mendagri langsung memberhentikan sementara kepala daerah yang sudah ditetapkan menjadi terdakwa.

Berikut nama-nama kepala daerah yang langsung diberhentikan Mendagri begitu menjadi terdakwa:

  1. Wakil Wali Kota Probolinggo HM Suhadak​ diberhentikan sementara oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 22 November 2016 setelah menjadi terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009. Keputusan ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Mendagri Tjahjo Kumolo juga memberhentikan Bupati Ogan Ilir ​Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi​ pada Rabu 30 November 2016 setelah BNN menetapkannya sebagai tersangka. Dalam kasus ini, sikap tegas Mendagri dinilai diluar kelaziman sesuai UU No 23 Tahun 2014. Biasanya kepala daerah diberhentikan sementara setelah jadi terdakwa.
  3. Gubernur Sumatera Utara ​Gatot Pujo Nugroho diberhentikan sementara karena tersangkut kasus penyuapan. Kasus ini berawal dari aksi tangkap tangan KPK terhadap Yagari Bhastara alias Gerry, anak buah OC Kaligis yang tengah menyerahkan uang USD 5.000 kepada hakim PTUN Medan. Setelah dikembangkan, ternyata uang tersebut berasal dari Gatot Pujo Nugroho. Pemberhentian Gatot sebagai Gubernur Sumatera Utara dilakukan Mendagri setelah terdakwa menjalani sidang perdana pada 23 Desember 2015.
  1. Bupati Bogor “Rachmat Yasin” juga diberhentikan Mendagri setelah menjadi terdakwa kasus tukar guling lahan di Bogor. Dalam persidangan, Rachmat Yasin terbukti menerima suap sebesar Rp4,5 miliar dalam tukar guling lahan hutan seluas 2.754 hektare dengan PT BJA. Dalam persidangan, Rachmat Yasin divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair tiga bukan kurungan.
  2. Ratu ​Atut Chosiyah​ diberhentikan sementara oleh Mendagri setelah menjadi terdakwa kasus penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar bersama Wawan, terkait Pemilukada Lebak, Banten. Dalam kasus ini, Atut divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair lima bulan penjara. [rif]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *