Pemerintah akan membangunkan gedung megah untuk Majelis Ulama Indonesia di kawasan Thamrin, di bekas gedung Kedutaan Inggris. Di tengah wacana pemindahan ibu kota politik ke IKN, langkah ini menimbulkan pertanyaan: mana sebenarnya yang menjadi pusat kekuasaan nantinya? Jakarta atau IKN.

Gedung MUI bukan sekadar simbol jantung spiritual dan ritual aktivitas keagamaan. Letaknya di Jakarta, kota yang selama ini menjadi pusat politik, ekonomi, dan media, menegaskan pesan tersirat: Jakarta masih menjadi kiblat politik negara. Pemindahan ibu kota tampaknya belum mampu memindahkan aura kekuasaan dan legitimasi.

Selain itu, pembangunan gedung di Jakarta juga memunculkan pertanyaan soal kolaborasi ulama dan umaro. Selama ini, pemerintah menekankan pentingnya sinergi ulama dan pemimpin politik. Jika pemerintah sudah di IKN, apakah jarak geografis dengan Jakarta akan mengubah dinamika kerja sama ini, atau justru membuat Jakarta semakin menjadi titik pertemuan utama ulama dan pengambil kebijakan?

Secara politik, gedung ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Jakarta tetap pusat gravitasi nasional. Meski pusat pemerintahan dipindahkan, simbol kekuasaan, legitimasi, dan pengaruh tetap berada di jantung kota lama. Gedung ulama di Thamrin bukan hanya soal fasilitas; ia adalah indikator politik tentang siapa yang memegang kendali, dan di mana pusat keputusan nasional sebenarnya berada.