Jaksa Dalami Dugaan Praktik Fee Broker Fiktif Rp 54 M Dalam Perkara Jiwasraya

  • Whatsapp
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono.

INDOPOLITIKA.COM- Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami dugaan adanya praktik fee broker fiktif dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dugaan sementara terdapat Rp 54 miliar fee broker fiktif pada transaksi investasi Asuransi Jiwasraya.

“Jadi untuk fee broker masih dalam proses pendalaman. Apakah fee broker tersebut hanya (Rp 54 miliar) itu atau di bawah itu atau lebih masih didalami,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum, Hari Setiyono di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/01/2020).

Baca juga:

Pihaknya juga belum dapat menjelaskan pembayaran fee broker tersebut berbentuk cash atau tidak. Hingga saat ini, jaksa masih menelusurinya.

“Nanti saya sampaikan kira-kira nilainya berapa, dalam bentuk sahamkah, uang kontan kah atau ditransfer dalam bentuk transaksi,” sebut Hari.

Sebelumnya, Kejagung menduga Jiwasraya telah melanggar hukum dalam melakukan kebijakan pengelolan aliran dana perusahaan. Seperti fee broker (biaya yang dibayarkan saat menjual dan membeli saham), pembelian saham yang tidak likuid dan pembelian reksadana.

Selain itu, Kejagung juga tengah menelusuri peristiwa pidananya, kemudian siapa yang melakukan dan ke mana saja uang hasil kejahatan tersebut mengalir.

“Artinya kami (tim penyidik) sedang membangun konstruksi hukum secara utuh sebagaimana perbuatan yang diduga melanggar hukum yaitu, fee broker, pembelian saham yang tidak likuid dan pembelian reksadana,” kata Hari, Senin malam (20/01/2020).

Sebagai pengingat, kasus Jiwasraya dimulai dari tiga aliran dana perusahaan. Tiga aliran dana itu bersumber dari kelompok penyertaan modal negara, uang premi nasabah asuransi serta dana kelolaan dari produk JS Saving Plan. Aliran dana tersebut dikelola secara bisnis, seperti pembelian saham dan pengembangan investasi di reksadana.

Dalam perjalannya, Jiwasraya telah gagal membayar klaim yang telah jatuh tempo. Hal itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan, dalam kasus ini, Jiwasraya telah melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi. Pertama, penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, hanya lima persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik. Sedangkan 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

Kedua, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, hanya dua persen yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik. Dan 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.

Atas transaksi tersebut, Jiwasraya hingga bulan agustus 2019 menanggung kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. “Namun, angka itu hanya perkiraan awal,” kata Burhan, Kamis (12/12/2019).

Hingga kini, sudah ada lima orang yang ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka. Mereka adalah; mantan kepala divisi investasi Jiwasraya, Syahmirwan; eks Direktur Utama (Dirut) Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo; Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral, Heru Hidayat.[sgh]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *