Jaksa KPK Ingin Politisi Partai Golkar Ini Divonis 9 Tahun Penjara

  • Whatsapp
Markus Nari

INDOPOLITIKA.COM – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut anggota DPR RI 2014-2019 Fraksi Golkar, Markus Nari, selama sembilan tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan,” kata JPU Andhi Kurniawan.

Baca Juga:

Andhi melanjutkan, pihaknya juga mendakwakan Markus Nari telah merintangi penyidikan kasus e-KTP. Markus Nari dianggap melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut kata Andhi, adapun hal yang memberatkan tuntutan Markus Nari yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Untuk hal meringankan terdakwa bersifat sopan di persidangan,” tutur Andhi.

Untuk diketahui, JPU dalam dakwaan menyebut Markus Nari telah menerima uang sebesar 1,4 juta Dolar Amerika yang diduga berasal dari korupsi proyek e-KTP. “Terhadap terdakwa Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar USD 1,4 juta,” kata Jaksa KPK Ahmad Burhanudin di persidangan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima teror ketika menangani kasus-kasus besar.

Menurutnya, ancaman terhadap para komisioner KPK makin tinggi apabila lembaga antirasuah itu menangani kasus korupsi yang menyeret elite.

“Kalau kasus besar, melibatkan orang penting dan orang besar, itu biasanya memang penanganannya susah sekali dan biasanya lama. Mohon maaf, pressure-nya juga cukup kuat,” kata Agus, baru-baru ini.

Agus menambahkan, ancaman tidak hanya kepada komisioner. Sebab, keluarga komisioner KPK pun sasaran. “Baik pada saya sendiri maupun lingkungan saya termasuk keluarga,” kata Agus.

Hanya saja Agus enggan memerinci kasus besar yang membuat pimpinan KPK terancam. Namun, dia memastikan tekanan kepada KPK setiap mengusut megakorupsi sangat tinggi.

“Nggak perlu sebut satu per satu, tetapi kasus yang besar, melibatkan tokoh besar. Itu biasanya memang complicated (sulit-Red), waktunya panjang dan memberikan tekanan yang cukup besar,” jelas dia.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *