Kejari Sorong Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Normalisasi Sungai Mawili

  • Whatsapp
Kejari Sorong tetapkan Dua Tersangka

INDOPOLITIKA.COM- Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi Normalisasi Sungai Malawili pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Papua senilai Lima milyar rupiah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri mengatakan, setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan terhadap saksi, diperoleh 2 (dua) alat bukti dalam menjerat tersangka “R alias RS“ dan IK.

Berita Lainnya

“R alias RS berstatus Direktur Utama PT.PIM dan tersangka “IK” berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku PPK pada proyek kegiatan tersebut,” kata Mukri melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (8/10).

Mukri merinci, proyek kegiatan normalisasi sungai Malawili ini menggunakan anggaran sebesar Rp 5.250.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kontraktor pemenang yaitu PT. PIM dengan nilai kontrak yang dimenangkan nya sebesar Rp 3.998.307.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang wajib diselesaikan oleh PT.PIM selama 45 (empat puluh lima) hari kerja semenjak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017.

Hal ini telah dilakukan oleh PT.PIM dan telah menerima pembayaran 100% atas persetujuan dari PPK, namun dalam perjalanan ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai antara volume dan kualitas pekerjaannya.

“Terdapat kerusakan di beberapa titik pekerjaan, mutu beton tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan terdapat kekurangan volume dalam pekerjaan pasangan batu. Sehingga ditemukkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.349.371.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),” ujar Mukri.

Jaksa penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo. pasal 18 UU.RI.NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI.NO. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI.NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.(pit)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *