Pemerintahan

Jaleswari Urai Implementasi Konkret Pertahanan dalam Nawacita

JAKARTA – Bulan Oktober tahun ini memiliki beberapa arti penting bagi Indonesia, yakni diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober), HUT Ke-73 TNI (05 Oktober), dan Sumpah Pemuda (28 Oktober). Pada bulan yang sama, tepatnya pada 20 Oktober 2018, dari segi pemerintahan terdapat pula momentum di mana Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan genap memasuki usia empat tahun.

Terkait momentum 4 tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan HUT TNI, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani diundang sebagai narasumber dalam Diskusi Publik yang berjudul ‘4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Kendali Demokratik dan Profesionalisme TNI’ di Auditorium CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Pakarti Centre, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

Diskusi publik ini turut menghadirkan Diandra Mengko (Peneliti LIPI) dan Ali Abdullah Wibisono (Dosen Departemen Hubungan Internasional UI) sebagai narasumber, dan Iis Gindarsah (Peneliti CSIS) sebagai moderator diskusi.

Jaleswari memulai paparannya dengan mengajak hadirin yang datang untuk menilik kembali Nawacita. Dalam kaitannya dengan upaya mendukung profesionalitas TNI, dokumen tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan TNI melalui penyediaan alutsista secara terpadu dan peningkatan kesejahteraan prajurit, serta mewujudkan kemandirian pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional.

Jaleswari menegaskan, tindak lanjut konkret Nawacita dimanifestasikan dalam penyelenggaraan Rapat Terbatas yang memuat arahan Presiden terkait dengan kebijakan industri pertahanan, modernisasi alutsista TNI dan lain-lain. Serta dokumen RPJMN 2015-2019 di mana terdapat agenda untuk melanjutkan pemenuhan kebutuhan alutsista, meningkatkan kesiapan operasi TNI, meningkatkan kontribusi litbang pertahanan, dan lain-lain.

Jaleswari juga menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran pertahanan mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten sejak tahun 2014. Anggaran pertahanan merupakan anggaran dengan alokasi terbesar dari APBN.

Peningkatan anggaran pertahanan ini diiringi dengan progres pemenuhan Millenium Essential Force (MEF) di tahun 2018 sebesar 61% dan kontribusi industri pertahanan nasional terhadap MEF sebesar 41%. Industri pertahanan nasional di bawah Pemerintahan Jokowi-JK juga telah mampu membuat dan merakit beberapa alutsista seperti Medium Tank (Joint venture PT. PINDAD dan FNSS Turki), CN235-220 MPA Maritime Patrol Aircraft (PT. Dirgantara Indonesia) dan Kapal Cepat Rudal 60 m (PT. PAL).

Kesejahteraan prajurit sebagai bagian dari profesionalitas TNI juga tidak luput dari perhatian. Hingga 2018, telah terbangun sedikitnya 214 ribu unit rumah prajurit dan tunjangan veteran mengalami kenaikan hingga 25% sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2018.

“Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki rute jalan, bukan hanya di tingkat ide dan regulasi, melainkan juga di tingkat implementasi dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan personel,” jelas Jaleswari.

Terkait dengan narasi yang beredar mengenai peran dan keterlibatan TNI dalam hal-hal yang bersifat sipil, Jaleswari menghimbau agar masyarakat dapat memahami konteksnya. Jaleswari mengambil contoh peran TNI dalam kasus Asmat dan bencana alam yang terjadi baru-baru ini.

Kondisi geografis yang sulit dan gerak cepat yang dibutuhkan dalam kedua kasus tersebut membuat peranan TNI menjadi sangat penting. Di samping itu, peran TNI dalam sektor beragam seperti pertanian, illegal logging, illegal fishing, dan lain-lain tidak menyalahi aturan, sebab poin-poin tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang tentang TNI.

Sementara dalam konteks demokrasi, Jaleswari menekankan bahwa netralitas dan ketidakberpihakan TNI merupakan bagian dari profesionalitas TNI yang harus betul-betul dijaga. Terutama ketika Indonesia kini tengah memasuki tahun politik. Diharapkan TNI dapat senantiasa menjalankan tupoksinya dengan baik.

Jaleswari menutup paparannya dengan menyampaikan bahwa, walaupun secara umum citra TNI yang terbangun di hadapan publik telah dinilai sangat baik, peranan masyarakat umum dan kalangan akademisi guna memberikan masukan dan rekomendasi dalam upaya-upaya peningkatan profesionalitas TNI masih sangatlah dibutuhkan.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close