Jangan Ada Dusta, Pemerintah Diminta Jujur Soal Dugaan Catut Nama Serikat Buruh  

  • Whatsapp
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea.

INDOPOLITIKA.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea menantang Menko Ekonomi Airlangga Hartarto. Tantangan itu menyusul pernyataan Ketum Golkar itu yang menyebut telah mendengar masukan dari organisasi buruh dalam penyusunan draft RUU Ciptaker. Andi Gani membantah pernyataan itu.

Putra mantan Menakertrans Jacob Nuwa Wea itu justru menantang Menko Perekonomian itu. “Sebutkan dengan jelas pimpinan buruh yang terlibat dari awal penyusunan RUU Ciptaker itu siapa? Imbuhnya, Senin, (17/2/2020).

Bacaan Lainnya

Dia mengaku kesulitan memberikan penilaian terhadap draft RUU itu. Sebab, jauh dari semangat pembelaan terhadap buruh. Hal itu justru bertentangan dengan semangat UU nomor 13 tahun 2003 zaman ayahnya menjabat Menakertrans.

“Sulit memilih kata yang tepat saat membaca Draft RUU Ciptaker. Padahal UU nomor 13 tahun 2003 dibuat untuk melindungi  nasib buruh dengan membatasi masa kontrak Kerja, pesangon yang memadai, outsourcing terbatas untuk 5 jenis pekerjaan, sanksi pidana untuk pengusaha yang tidak menaati aturan dan masih banyak lagi,” katanya.

Dia menambahkan, RUU Ciptaker dalam Omnibus Law cenderung merugikan buruh. Banyak hak-hak buruh yang tidak diakomodasi dalam RUU tersebut.

“Banyak kesejahteraan buruh yang tereduksi dengan RUU Ciptaker,” katanya.

Diketahui, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian lewat Surat Keterangan (SK) Nomor 121 Tahun 2020 membentuk tim koordinasi pembahasan dan konsultasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Dalam SK tersebut tercantum nama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai anggota tim yang tergabung.

Nah, sebagai orang yang namanya terseret dalam SK itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dengan tegas membantah bahwa dirinya masuk ke dalam tim pembahasan tersebut. Bahkan, ia mengaku tidak pernah menerima ajakan masuk menjadi anggota tim.

“KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Kemenko Perekonomian nomor 121 Tahun 2020 terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, isi draf itu, KSPI tidak bertanggungjawab atas isi pasalnya,” tegas Iqbal, Minggu (16/2).

Pencantutan nama Iqbal tanpa seizin pihak KSPI dianggap sebagai hal yang sangat mengecewakan, apalagi yang membuat SK itu adalah pemerintah.

“Dicantumkan nama KSPI itu tanpa izin dan tak pernah tahu alasannya apa (tidak tau). Yang jelas RUU itu tertutup dan bertentangan dengan keterbukaan informasi dan juga bertentangan dengan UUD 45,” katanya.

Menurut Iqbal, pembentukan tim itu merupakan suatu hal yang sia-sia. Pasalnya, draf RUU Cilaka itu saja telah dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa ada campur tangan pihak buruh. “RUU itu sudah diserahkan ke DPR. Itu kan jelas pemerintah enggak butuh tim. Makanya kita menolak untuk masuk ke dalam itu,” tegasnya.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *