Jaringan Pemilih Tangerang Selatan Gelar Diskusi “Tangsel Bisa Lebih Baik”

  • Whatsapp

Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) menggelar diskusi di Taman Situ Gintung pada Sabtu (27/7/2019) dengan mengangkat tema “Tangsel bisa lebih baik” dengan menghadirkan narasumber Dr. Ali Munhanif (akademisi), Ade Irawan (Aktivis Anti Korupsi), dan Adi Prayitno (Pengamat Politik).

Diskusi tersebut berkisar tentang evaluasi pengelola pemerintahan Tangerang Selatan (Tangsel) dibawah kepemipinan Airin Rahmi Diany yang bertujuan membangun gerakan kultural pemilih dengan target utama mengarahkan publik untuk memilih satu kandidat yang bisa membawa perubahan.

Bacaan Lainnya

“JPTS sudah hadir sejak tahun 2009 seiring dengan pemekaran Tangerang Selatan dengan harapan mampu mendorong hadirnya para pemilih aktif dan kritis serta hadir dalam setiap momen perubahan di Tangerang Selatan termaksud Pilkada 2020,” ujar Nanang perwakilan JPTS dalam sambutannya.

Dari sisi Akademisi Dr. Ali Munhanif menekan pada ketidakhadiran tata kelola pemerintahan yang baik selama 10 tahun terakhir di Tangerang Selatan, padahal hal tesebut menjadi cita-cita dari reformasi dan demokratisasi.

“Pasca reformasi dan proses demokratisasi di Indonesia sejak tahun 2000, masyarakat mulai mengalami frustasi akibat tata kelola pemerintahan yang tidak kunjung membaik. Hal tersebut didasari pada tiga faktor, pertama partai politik yang terlalu mendominasi, budaya politik transaksional, dan hagemoni kekuatan politik tradisional yang tanpa visi,” kata Dekan FISIP UIN Jakarta tersebut.

Ia menambahkan stagnasi tersebut mulai mendapatkan titik terang dengan kehadiran kepala-kepala daerah yang punya leadership dan mengisi kekosongan tata kelola pemerintahan yang baik seperti di Kota Bandung, Surabaya, dan Kabupaten Bantaeng.

Ade Irawan juga menyoroti Tangsel bisa lebih baik dibandingkan saat ini, dengan merujuk pada APBD Tangsel yang besar 3,7 Triliun per tahun 2018, PAD 40-50 persen. Ditambah sektor swasta yang ikut serta membangun 2/3 Tangsel, seharusnya Tangsel bisa lebih baik.

“Leadership yang punya kapasitas pembangunan tata kelola pemerintah yang baik menjadi kebutuhan mendesak di Tangsel, karena tanpa itupun Tangsel mampu autopilot karena 2/3 dikelola swasta, 1/3 persen inilah yang seharusnya bisa lebih baik dalam pengelolaan kotanya agar persoalan Tangsel bisa teratasi,” lugasnya.

Sedangkan Adi Prayitno menyoroti budaya politik pemilih di Tangsel, meskipun punya infrastruktur dan suprastruktur untuk menjadi kota percontohan di Indonesia, namun hal tersebut masih jauh dari kenyataan akibat budaya pemilih di Tangsel.

“Budaya politik di Tangsel masih sangat feodal, dibuktikan dengan presentase money politics yang cukup besar dikisaran 45 persen. Padahal secara indeks pembangunan manusia maupun pendidikan tinggi dibanding kota-kota lainnya. Akibatnya sulit untuk Tangsel melahirkan pemimpin yang punya tata kelola dan visi yang jelas untuk perubahan Tangsel,”

Diskusi tersebut dihadiri 70 orang dari berbagai kalangan mulai dari pemuda, aktivis, dan masyarakat Tangsel, diskusi di tutup oleh moderator Andi Syafrani dengan menyebut kedepan JPTS akan terus menjaring dan diharapkan mampu menghadirkan pemimpin transformatif untuk memecah stagnasi di Tangsel.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *