Pilkada

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Terus Berkoordinasi Dengan Lembaga-Lembaga Pemantau Pemilu

Bawaslu terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu meski pendaftaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 lewat KPU. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, pengawasan pemilu membangun kecerdasan politik sekaligus turut aktif melakukan pemantauan.

“Pengawasan itu sebenarnya membangun kecerdasan menggunakan hak berpolitik. Bukan sekadar ikut memilih dan dipilih, tetapi terlibat aktif dalam melakukan pemantauan,” katanya saat membuka acara Foccus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja dan Hasil Pengawasan Pemantau Pemilu Nasional Pemilu Serentak 2019 Tahap III di Jakarta, Senin (15/7/2019) malam.

Fritz berharap hubungan kerja sama Bawaslu dengan pemantau pemilu terus berlanjut meski pemilu telah selesai. Dalam Pilkada 2020 sendiri, meski pendaftaran pemantau pemilu dilaksanakan KPU, dia yakin bisa saja dibentuk mekanisme kerja sama.

“Saya berpendapat kalau tidak diatur, bukan berarti melanggar. Tinggal diatur pemantau pemilu itu apakah bagian dari pengawasan partisipatif atau bagian dari sosialisasi. Mekanisme itu bisa dibentuk,” imbuhnya.

Dirinya menilai acara ini sebagai refleksi membuat hasil pelaporan para pemantau pemilu sebagai bagian evaluasi Bawaslu untuk pemilu mendatang. “Kami ingin tahu terkait pelaporan teman-teman buat. Apakah soal Gowaslu (apilkasi memantau pemilu) atau memang pengetahuan membuat laporan yang perlu dikembangkan,” jelasnya.

Selain itu, Fritz merasa konsep pengawasan tak banyak dibahas dalam dikusi politik atau kepemiluan. “Apakah pengawasan itu sudah cukup? Apakah tidak seksi untuk dipebincangkan, sehingga pengawasan itu bukan bagian utama dari proses politik?,” tanya Fritz lagi.

Dia mengakui, kalau diskusi kepemiluan lebih banyak membicarakan terkait representasif, partai politik, hak suara, parliamentary threshold (ambang batas parlemen), proposional terbuka atau proporsional tertutup. “Kita suka lupa pengawasan itu ada di mana,” sebutnya.

Fritz menambahkan, hasil-hasil pengawasan itu sudah disampaikan dalam sidang Perselisian Hasil Pemiluhan Umum (PHPU) di MK. Dia merinci, selama proses Pemilu 2019, Bawaslu seluruh Indonesia telah menerima 15.349 aduan maupun temuan baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu. “Ada 118 orang telah dipenjara dan 25 diantaranya terkait politik uang,” tuturnya. (ind)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close