Jerat Hukum Para Pelengser Gus Dur (Bagian 1)

  • Whatsapp

Siapa yang bisa menjerat?

Perbuatan makar dan fitnah mempunyai perbedaan karena makar masuk dalam kategori delik biasa, sedangkan fitnah masuk dalam kategori delik aduan. Namanya delik biasa siapapun bisa melakukan tindakan termasuk para aparat penegak hukum. Dalam delik biasa tidak membutuhkan pelapor, petugas hukum bisa langsung menindak pelaku.

Bacaan Lainnya

Sedangkan dokumen yang ditemukan oleh Virdika bisa langsung ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang terkait dalam pelengseran Gus Dur sebagai Presiden karena ada niatan untuk melakukan tipu daya dengan merekayasa perekonomian Indonesia terpuruk pada zaman Gus Dur sebagai Presiden dengan merencanakan adanya gerakan untuk memborong dollar.

Sampai sekarang belum ada aparat penegak hukum yang mempunyai niat untuk memanggil orang-orang yang bersangkutan. Hal ini akan menjadi bola liar sehingga memunculkan pertanyaan kepada aparat penegak hukum yang tidak bekerja pada negara melainkan bekerja pada penguasa.

Jika aparat memang bekerja untuk negara maka sudah ada tindakan pasti dari aparat untuk menyelidiki skandal pelengseran Gus Dur sebagai Presiden. Masih ada waktu bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, hal ini harus dilakukan karena untuk membuktikan hukum adalah panglima tertinggi di Republik Indonesia.

Jika tidak segera dilakukan, maka akan membuat kesan negara melakukan pembiaran, sehingga akan menjadi preseden buruk bagi tatanan kenegaraan di Indonesia karena mekanisme pelengseran yang menjerumus kearah makar akan bisa terjadi kepada siapa pun yang menjadi Presiden Indonesia kelak.

Solusi selanjutnya supaya polemik pelengseran Gus Dur bisa diredam, maka lebih patut negara meminta maaf kepada keluarga Gus Dur atas ketidakmampuannya dalam mengungkap skema jahat yang dilakukan oleh pejabat negara terdahulu. Terkait dengan perbuatan tindak pidana berupa fitnah, sudah dijelaskan di atas, fitnah masuk dalam kategori delik aduan.

Jadi karena Gus Dur sudah wafat maka yang berhak melaporkan adalah ahli waris Gus Dur sendiri. Namun, statemen keluarga Gus Dur sudah terlihat tidak akan mengadukan orang-orang yang melakukan rekayasa terhadap pelengseran Gus Dur, dan patut dihormati sifat ini merupakan sifat negarawan yang dimiliki oleh ahli waris Gus Dur.[asa]

Sumber : NU Online

Penulis : Muhtar Said, Peneliti Pusat Pendidikan dan Antikorupsi (PUSDAK) dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *