Jiahh…Sampah Aja Kudu Diimpor, DPR: Ini Terkait Kedaulatan Negara Harus Dikaji Ulang

  • Whatsapp
Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono meminta agar kegiatan impor sampah plastik untuk digunakan sebagai bahan baku industri daur ulang dapat dikaji ulang. Menurutnya hal itu sangat tidak etis, terkait masuknya sampah dari negara lain.

Bahkan belum lama ini Komisi IV DPR menemukan sejumlah kontainer yang berisi sampah impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. “Benar-benar harus dikaji ulang dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, dan juga sisi humanisnya,” kata Budi, sapaan akrabnya saat Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin.

Bacaan Lainnya

Ia mempertanyakan apakah betul ada kekurangan bahan baku impor daur ulang, dan apakah secara ekonomis kegiatan itu menguntungkan. “Kami ingin mengevaluasi kembali mengenai kebijakan-kebijakan masuknya bahan baku daur ulang kertas dan plastik, bukan sampah yang justru mengotori dan membahayakan lingkungan Indonesia,” katanya.

Komisi IV DPR menyoroti masalah tersebut sebagai masalah lingkungan hidup yang sangat serius dan juga terkait kedaulatan negara. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa sampah di dalam negeri saja begitu banyak, seharusnya pihak-pihak terkait bisa memanfaatkan itu sehingga tidak perlu impor dari negara lain.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV Sudin mempersilahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan perubahan komposisi pagu anggaran pada Kementerian LHK tahun 2020 jika diperlukan. Sejauh perubahan dimaksud adalah memprioritaskan pada program yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan luar kawasan hutan. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu memahami ada hal-hal yang perlu disesuaikan dalam tahun berjalan tahun 2020 ini.

“Komisi IV DPR menerima penjelasan atas rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020 per eselon I pada Kementerian LHK serta pada Badan Restorasi Gambut (BRG) terutama pada program pemberdayaan masyarakat di dalam dan luar kawasan hutan,” ujar Sudin.

Selain itu, di tahun 2020 ini Komisi IV DPR mendorong KLHK melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor sampah plastik dan kertas. Selanjutnya Komisi IV meminta pemerintah untuk menindak tegas oknum pelaku impor sampah tersebut. Karena diketahui isu impor sampah ini cukup membuat resah masyarakat.

Lalu KLHK juga diminta untuk menyampaikan data pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan swasta yang telah melaksanakan kegiatan eksploitasi tambang baik maupun yang belum. Sudin meminta data tersebut segera dikirim ke Komisi IV setidaknya saat rapat kerja dengan Menteri LHK dalam waktu dekat ini. Begitu juga dengan perhutanan sosial, Sudin meminta KLHK untuk menyampaikan data perkebunan dalam kawasan hutan yang legal maupun ilegal selama tahun 2015-2019 secara rinci.[asa]

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *