Politik

Jika Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD, Margarito: Kita Kembali ke Tahun 1957

Ada dua kutub yang tengah berseteru di Gedung DPR terkait pemilihan kepala daerah seperti Gubernur dan Bupati atau Wali Kota, yaitu dikembalikan atau dipilih DPRD lagi atau pemilihan langsung oleh rakyat.

Menurut Pengamat hukum tata Negara, Dr. Margarito Kamis , fraksi yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah langkah yang tidak tepat.

Pasalnya, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang diamanatkan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengamanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

“Tidak tepat pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD karena pasal 18 ayat 4 UUD 1945 pemilihan itu disebutkan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pilkada secara langsung adalah ajang pemilihan bagi rakyat agar matang memilih saat pilpres. Itu nilai dasar dalam demokrasi,” kata Margarito, Sabtu 6 September 2014 malam.

Dia juga menyebutkan, kekhawatiran pada saat pemilihan kepala daerah juga muncul pada saat pemilihan presiden.

“Faktanya keributan dalam pilkada langsung juga muncul di pilpres. Kenapa enggak di Pilpres juga dipilih MPR,” ujarnya.

Margarito menceritakan, pada tahun 1957, Bung Hatta pun sempat mengkritik sistem pemilihan umum secara langsung karena dinilai akan terjadi krisis sosial dan akan mengganggu institusi nasional. Namun, katanya, kondisi saat itu tentu berbeda dengan kondisi pada tahun setelahnya.

“Pernah pada tahun l957, ada usul agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Tapi dikritik Bung Hatta. Hatta menyebutkan kalau pemilihan umum secara langsung akan terjadi krisis sosial dan mengganggu institusi nasional. Tapi waktu itu tahun 1957. Kalau sekarang kan pakai jalan pikiran, enggak mungkin gontok-gontokan lagi. Kita akan kembali ke tahun 1957,” tukasnya. (oz/ind)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close