Jika tak Masuk DKI, Pepen Ingin Bentuk Provinsi Pakuan Bhagasasi

  • Whatsapp
Rahmat Effendi

INDOPOLITIKA.com – Walikota Bekasi, Rahmat Effendi tetap ingin kota Bekasi masuk menjadi bagian Provinsi DKI Jakarta. Sebab, bantuan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dari Pemprov Jawa Barat.

Rahmat Effendi mengungkapkan, bantuan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta hampir mencapai Rp 1 triliun, tepatnya Rp 986 miliar. Angka itu merupakan jumlah bantuan anggaran yang diberikan DKI Jakarta dari tahun 2016-2019.

Baca Juga:

Sedangkan bantuan dari pemprov Jabar sebesar RP 66 miliar dalam rentang waktu yang sama. “Beda kan? Jabar hanya Rp 66 miliar dalam rentang waktu yang sama.
Besar mana coba? Ini jujur enggak ada politisasi. Artinya konkretnya memang Kota Bekasi itu mendapat perhatian luar biasa dari DKI,” kata Rahmat Effendi, Minggu (25/9).

Padahal, kata Rahmat Effendi, Jawa Barat sebagai wilayah induk Kota Bekasi seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar ketimbang DKI Jakarta yang hanya daerah mitra.

Atas bantuan DKI Jakarta tersebut, lanjut Rahmat Effendi, banyak hal yang dapat dilakukan Kota Bekasi. Mulai dari pembangunan jembatan, flyover, maupun pembangunan infrastruktur lainnya.

Saat disinggung soal wacana penggabungan wilayah Bekasi ke DKI Jakarta, Rahmat Effendi hanya menyerahkan hal itu ke rakyat.

Namun jika harapannya untuk gabung ke DKI tidak terwujud, Pepen, sapaan akrabnya, justru melontarkan wacana baru untuk pembentukan Provinsi Pakuan Bhagasasi, dan tidak memilih untuk masuk dalam Pemprov Bogor Raya yang diwacanakan Bima Arya dan Ade Yasin.

“Kalau Bogor mewacanakan Bogor Raya, saya mewacanakan Provinsi Pakuan Bhagasasi. Pakuan (Bhagasasi) itu Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, kalau mau ambil Cianjur,” bebernya.

Pepen menilai Provinsi Pakuan Bhagasasi itu berpotensi memiliki APBD setengah dari APBD Provinsi Jawa Barat saat ini.

“Tapi apakah perlu pemekaran atau tidak, itu bukan kapasitas saya ya. Tapi sepanjang untuk kebaikan, untuk percepatan pembangunan, kenapa tidak?” tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Bupati Bogor Ade Yasin meletupkan wacana baru dengan membentuk Provinsi Bogor Raya.

Pemekaran wilayah itu merupakan langkah untuk mengantisipasi perkembangan penduduk Kota dan Kabupaten Bogor yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Pemkot Bogor saat ini memang sedang memantapkan rencana perluasan wilayah.
Beberapa wilayah yang diusulkan masuk ke dalam rencana perluasan wilayah Kota Bogor itu antara lain Ciawi, Tamansari, Sukaraja, Ciomas, dan Dramaga.

Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor.

Namun di tengah rencana itu, muncul wacana baru soal pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, opsi pembentukan Provinsi Bogor Raya itu sudah lama diwacanakan sejak tahun 2012.

Bima menuturkan, wilayah-wilayah strategis yang bisa masuk ke dalam pembentukan Provinsi Bogor Raya itu adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok.

Bima Arya menjelaskan, pembentukan Provinsi Bogor Raya tersebut adalah satu dari tiga opsi pilihan lain yang disiapkan untuk memperluas wilayah Kota Bogor.

Perluasan wilayah, kata Bima Arya, perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk di kota hujan itu.

“Saat ini kan banyak berkembang seolah-olah Kota Bogor ingin mengambil wilayah di Kabupaten Bogor. Saya tidak mau salah dipahami. Poinnya adalah Kota Bogor harus mengantisipasi perkembangan penduduk,” katanya.[ab]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *