Jimly : Pindah Ibukota Baru Sebatas Pidato Presiden

  • Whatsapp
Jimly Asshiddiqie

INDOPOLITIKA.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut rencana pemindahan ibukota negara ke dua kabupaten di Kalimantan tidak berdasar.  Jokowi, kata dia, seharusnya tak cuma pidato di parlemen. Tetapi juga mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ibukota baru.

Jimly yang juga anggota DPD RI itu mengatakan, pemerintah seharusnya dengan cepat mengajukan RUU pemindahan ibukota. Sebab, dalam UU ibukota negara disebutkan bahwa Jakarta merupakan ibukota negara.

Baca Juga:

“Baru (sebatas) pidato presiden. Jangan hanya minta izin. Tapi ajukan RUU pemindahan Ibukota,” katanya dalam diskusi bertajuk pindah ibukota, siapkah kita? yang digelar ICMI DKI Jakarta di kampus universitas As-Syafiiyah Jakarta Timur, Selasa (29/10/2019).

Menurut dia, atas dasar RUU itu, pemerintah bisa menganggarkan pembiayaannya setiap tahun dalam APBN. Tanpa UU, pemerintah justru berpotensi menyalahi aturan bila menganggarkan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Tahun ini berapa, tahun depan berapa anggaran. Nah, ini dasarnya apa. Tanpa ada UU nya dulu, APBN nya nggak ada dasar,” ungkapnya.

Dengan UU itu pula, pemerintah bisa menjelaskan, institusi apa yang ikut hijrah ke ibukota baru. Menurut dia, tidak semua lembaga negara dan BUMN harus ikut dipindahkan ke ibukota baru tersebut.

“Saya usul, hanya eksekutif dan legislatif aja. Yudikatif tidak perlu pindah. Termasuk KPK. Karena tidak harus. Kayak BUMN juga tidak usah. Cukup kantor pemerintahan dan DPR-MPR,” katanya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *