Sebagai calon pemimpin di pemerintahan mendatang, pamong praja dituntut bekerja secara profesional, cepat, dan tidak berbelit-belit. Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), saat memberikan pidatonya saat acara pelantikan 744 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVI Tahun 2019 di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (6/8).

“Sebagai pamong praja, anda punya kewajiban yang baik dan sangat ideal untuk melayani pihak secara keseluruhan, cepat, sederhana, murah dan tuntas. Hal ini memuaskan dan yang penting adil untuk semuanya. Karena itulah, dimanapun anda ditugaskan, wajib jangan bekerja lambat, berbelit-belit dan tidak tuntas. Yang nantinya mengecewakan masyarakat. Pelayanan kepada semua pihak adalah tugas utama anda semua,” ujar JK.

Pamong praja yang telah dilantik akan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan tugas magang selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu, akan disebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk mengabdikan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, menurut JK, karena perkembangan zaman sudah jauh lebih modern dan serba cepat, maka birokrasi yang efisien jadi kunci utama pembangunan yang maju.

“Semua itu perlu suatu birokrasi yang baik, yang cepat untuk mendorong majunya pembangunan. Tentunya bagaimana menata APBN, APBD, masing-masing fokus agar bisa mencapai sasaran, sehingga dapat berfungsi memajukan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan,” tandas JK.

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com