Capim KPK Yang Tak Patuh Laporkan LHKPN & Pelanggar Etik Diloloskan

Jokowi Abaikan Kritik Dari Masyarakat

  • Whatsapp
Ilustrasi: Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi beberapa waktu lalu di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

INDOPOLITIKA- Koalisi Masyarakat Sipil bereaksi keras terhadap keputusan Presiden Jokowi yang menyerahkan begitu saja 10 nama calon pimpinan (capim) KPK hasil panitia seleksi (pansel) kepada DPR. Koalisi menyebut Jokowi mengabaikan kritik dari masyarakat.

“Pada hari ini, diketahui bahwa Presiden telah mengirimkan 10 nama calon pimpinan KPK ke DPR. Ini mengartikan bahwa presiden menyetujui hasil kerja dari panitia seleksi, yang sebelumnya mendapat banyak kritikan. Tentu ini mengarahkan pada satu kesimpulan ‘indikator apa yang digunakan presiden dalam memilih calon pimpinan KPK?’” ujar peneliti ICW yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (4/9/2019).

Baca Juga:

Kurnia mengatakan sejumlah masyarakat hingga akademisi dan tokoh agama sudah memberikan kritik terhadap kinerja pansel dari penyerahan LHKPN hingga terkait integritas. Namun Kurnia menilai Jokowi tak mendengarkan kritik tersebut.

“Jika ditemukan ada yang tidak patuh dalam LHKPN, namun tetap diloloskan oleh Presiden tentu masyarakat akan bertanya, apakah LHKPN bukan menjadi sesuatu yang penting bagi Presiden Joko Widodo?” katanya.

“Bagaimanapun, publik mengharapkan pimpinan KPK yang kelak akan terpilih adalah figur-figur yang bebas dari jerat hukum, ataupun pelanggaran etik di masa lalu,” imbuhnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *