Pemerintahan

Jokowi Anggap Perpres Tenaga Kerja Asing Dipolitisir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) dimaksudkan  untuk menyederhanakan prosedur perizinan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing.

“Di dalam peraturan di bahas bahwa Perpres yang baru itu justru mengatur ketatnya tenaga kerja asing itu masuk,” kata Presiden saat menjawab pertanyaan dalam dialog dengan masyarakat di Masjid Jamiatul Huda, Padang, Sumatera Barat, Senin (21/5) siang.

Dalam acara yang dipandu oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung itu, Presiden Jokowi menunjuk contoh pengetatan persyaratan itu misalnya, dulu tidak bayar sekarang mereka harus bayar. Terus jangka waktu juga sekarang dibatasi secara ketat, dan bantak lagi.

“Ini jangan dibalik-balik, ini kembali lagi kepada isu politik lagi, yang sebetulnya memperketat justru kita dianggap memperlonggar,” ujar Presiden.

Soal gaji TKA yang dianggap tinggi, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa gaji minimal mereka di negaranya sudah berada di level Rp8 juta-Rp9 juta. Tentunya mereka mau bekerja di negara lain jika mendapatkan gaji yang lebih tinggi, sebagaimana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan gaji lebih jika bekerja di negara lain dibandingkan dengan di sini.

“Orang kita bekerja di Hongkong gajinya pasti 3 sampai 4, 5 lipat, kadang ada 6 kali lipat. Pasti milih gaji yang lebih mahal,” kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia itu untuk hal-hal yang kita belum memiliki skillnya. Tapi, lanjut Presiden, mereka hanya sebulan, dua bulan, tiga bulan,  empat bulan terus pulang.

“Menggaji mereka itu di sini perusahaan tentu tidak akan kuat, gajinya lebih mahal mereka dibanding kita. Jadi logika itu nggak masuk,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta agar isu-isu seperti itu sering difilter (saring), benar nggak sih logikanya, masuk enggak sih. “Kalau pun masuk ya enggak apa kita terima. Tapi kok logikanya enggak masuk, ya jangan dipaksakan untuk masuk,” ucapnya.

Presiden memahami jika ini juga urusan politik. Namun ia memintamasyarakat, jangan sampai kita ini menelan mentah-mentah.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara kali ini diantaranya Ibu Negara Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wantimpres Sidarto Danusubroto, Wamen ESDM Archandra Tahar, Gubernur Provinsi Sumatra Barat Irwan Prayitno.

Tags

Artikel Terkait

Close
Close